Mendagri Bantah Sepakati Kursi DPR Jadi 575 demi 'Barter'

Jakarta - Pemerintah bersama Pansus RUU Pemilu sepakat menambah anggota DPR menjadi 575 atau bertambah 15 kursi. Awalnya, pemerintah mengusulkan penambahan kursi menjadi 565 kursi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menepis anggapan bahwa kesepakatan kursi DPR menjadi 575 karena ada barter dengan isu lainnya. Tjahjo mengatakan pemerintah menyepakati penambahan kursi anggota DPR bukan dengan harapan ada kompromi terkait isu lain di RUU Pemilu, seperti sistem pemilu hingga presidential threshold atau parliamentary threshold.

"Nggak. Kalau lihat sistem, parlemen, presidensial, saya kira masing-masing fraksi sudah punya opsi karena tiap fraksi sudah memiliki strategi menghadapi pileg dan pilpres. Itu saja," ujar Tjahjo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Baca Juga: Awalnya 5, Kini Pemerintah Tawarkan Penambahan 10-15 Kursi DPR

Pada akhirnya pemerintah mengusulkan jumlah kursi anggota DPR ditambah 15. Usulan tersebut berdasarkan simulasi yang mereka lakukan tadi siang.

"Setelah berhitung, bahwa menyangkut kepentingan masyarakat pemilih, menyangkut geografis, jumlah penduduk, kita ambil kebijakan maksimum antara 5 sampai 15. Tambahan 10 kami serahkan kepada masing-masing fraksi," jelas Tjahjo.

Baca Juga: Fitra: Anggota DPR Tambah 15, Negara Boros Rp 36,8 M Per Tahun

Tjahjo memastikan anggaran untuk 15 anggota DPR tambahan ini tidak mengganggu anggaran negara. Alasannya, penambahan kursi ini juga berdasarkan pertimbangan politik.

"Kecil kalau soal anggaran. Ini masalah politik, jangan hanya dilihat masalah anggaran. Paling dihitung nggak sampai Rp 2 miliar per anggota. Nggak bisa diukur dengan uang," paparnya. (dkp/imk)