OTT Suap WTP, BPK Tak akan Audit Ulang Kemendes

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan tidak akan mengaudit ulang laporan keuangan Kementerian Desa PDTT terkait operasi tangkap tangan (OTT) suap opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Enggak ada audit ulang, karena saya katakan tadi audit di BPK itu sistem, jadi tidak bergantung dengan seorang tortama (auditor utama), tidak bergantung dengan kepala auditorat bahkan tidak bergantung dengan pimpinan BPK," ujar anggota BPK Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Agung menyebut audit laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016 dilakukan sesuai prosedur. Mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi hingga penyusunan LHP dan action plan.

"Yang di dalam itu dilakukan quality assurance dan quality control. Sampai dengan saat ini kami punya keyakinan seluruh opini yang diberikan baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah khususnya laporan keuangan pemerintah pusat sudah melewati sistem tersebut, dan sistem tersebut teruji," sambungnya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK) Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).

[Gambas:Video 20detik]

Suap diberikan terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu.

Dari OTT yang dilakukan KPK hari Jumat (26/5), diperoleh barang bukti uang sejumlah Rp 40 juta dari ruangan Ali Sadli, serta uang USD 3000 dan Rp 1,145 miliar yang diamankan dari ruangan Rochmadi. Hingga kini KPK masih menyelidiki keterkaitan uang di ruangan Rochmadi dengan kasus ini.

(fdn/rvk)