Pimpinan Komisi Agama DPR Minta Tradisi Sidang Isbat Dihapus

Jakarta - Wakil ketua Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama, Sodik Mudjahid meminta tradisi sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan (puasa) dan awal bulan Syawal (Idul Fitri) dihapus. Alasannya, pelaksanaan sidang isbat perlu dikaji kembali seiring perkembangan zaman.

"Sidang isbat sudah berlangsung puluhan tahun dan layak dikaji keberadannya sesuai dengan perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang astronomi dan ilmu falaq," ujar Sodik melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/5/2017).

Sebagai gantinya, ia mengusulkan adanya kalender tahun Hijriyah permanen. Bentuknya seperti kalender tahun Masehi yang jumlah hari dalam setiap bulannya bersifat tetap.

"Dengan kemajuan IPTEK ini maka sesungguhnya penetapan kalender hijriyah termasuk di dalamnya penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal sudah bisa dilaksanakan dengan akurat puluhan tahun sebelumnya dalam sebuah kalender Hijriyah permanen seperti halnya kalender Masehi permanen," jelasnya.

Politikus Gerindra ini mengatakan, sidang isbat kerap mempertontonkan perdebatan di kalangan ulama dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat mengikuti keputusan siapa untuk mengawali puasa dan Idul Fitri. Proses pelaksanaan sidang juga dinilai membutuhkan biaya yang besar.

Sodik juga membeberkan manfaat jika sidang isbat dihapus. Apa saja?

"Umat Islam khususnya di kalangan awam tidak dipertontokan 'perpecahan' dan diberi kebingungan jelang hadapi bulan suci Ramadan. Dana proses isbat bisa digunakan untuk pembinaan umat dalam bulan Ramadan," tutupnya.

(dkp/imk)