Hal ini diketahui Djarot setelah menerima laporan dari Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati yang melakukan rapat koordinasi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi akhir pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena banyak kesamaan antara usulan program kerja Anies-Sandi dengan perencanaan Pemprov untuk tahun 2018, Djarot ingin agar kedua hal tersebut dipadukan.
"Digandengkan saja usulan dia sama yang sudah masuk, yang sudah kami programkan apa," ujarnya.
Untuk masalah teknis, Djarot ingin agar diambil alih oleh Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terdiri dari Bappeda dan Sekda. Masukan soal program-program pun akan ditangani oleh mereka.
"Jadi teknis yang bicara biar Sekda dan Bu Tuty," lanjutnya.
Selain itu, dia menambahkan agar Sekda dan Bappeda tetap berkoordinasi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi dengan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini merujuk pada penyusunan anggaran yang sudah dilakukan melalui sistem e-budgeting yang sudah terkunci.
"Saya bilang untuk Bappeda dan Sekda, kita sudah punya sistem. Sistem sudah kami kunci, jangan sampai terjebak terus ngomong masalah proyek, ini sistem kami sudah e-budgeting dan terbuka. Jangan disisipin proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaatnya," tegas Djarot. (nth/imk)