OSO Rangkap Jabatan, Ketua KPK: Jadi Seperti Banci

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menanggapi soal rangkap jabatan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, yang juga masih menjabat Wakil Ketua MPR. Menurutnya, harus ada aturan jelas mengenai ide pembentukan lembaga dan latar belakang pejabat terkait.

"Ide kita membuat DPD dulu apa sih, apakah keterwakilan partai atau keterwakilan daerah? Kalau keterwakilan daerah mestinya ya dipisahkan. Kalau Anda partai ya Anda lewatnya yang DPR. Jadi harus ada aturan yang jelas. Kan kalau terjadi seperti kasusnya Pak OSO, kan jadi seperti banci ini. Ini daerah, tapi kok ada unsur partai di situ," kata Agus di tengah diskusi 'Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah' di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Namun Agus mengungkapkan dia tidak bisa berkomentar banyak soal kelembagaan DPD. Ia kemudian mencontohkan soal lembaga serupa di Amerika.

"Saya terus terang kurang paham mengenai DPD ini. Kalau di Amerika kan memang ada afiliasi ke partai. Jadi senat dari New York itu contohnya. Di sini apakah afiliasi ke partai itu dipegang terus atau tidak," ujarnya.

Secara logika, pejabat pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, harus terbebas dari pihak mana pun, termasuk partai politik (parpol). Walau, parpol ini dulu mengusungnya. Menurut Agus, yang masih bisa membawa panji partai adalah anggota DPR.

"Memang yang masih mungkin memakai baju partai kawan-kawan di DPR karena di sana ada fraksi. Itu pun etika harus selalu dikontrol, standarnya harus ditegakkan," ucap Agus.

Pejabat publik terpilih harus menaungi elemen masyarakat agar tidak ada kecenderungan diskriminatif.

"Kalau kita bicara di situ, mesti ada aturan menyatakan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh lagi masih berpartai," tuturnya. (nif/imk)