Cerita Ketum PAN Absen 2 Kali di Acara Jokowi Usai Pilgub DKI

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketum PAN meminta maaf karena terlambat menghadiri acara di Kantor Komisi Yudisial (KY). Dia terlambat karena lebih dahulu datang ke acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Permintaan maaf itu dia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Pra Konferensi II dengan tema "Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakannya". Ternyata ada alasan mengapa Zulkifli harus lebih dahulu menghadiri Rapat Kerja Kemaritiman yang dibuka Jokowi tersebut.

"Tadi ada undangan dari Menko Maritim yang dibuka Jokowi. Saya tidak enak pasca Pilkada DKI saya sudah 2 kali tidak hadir (di acara) yang ada Pak Jokowi," ujar Zulkifli di Kantor Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya No.57, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

"Nanti kalau 3 kali tidak hadir, ada apa? Nanti jadi berita," sambungnya.

Zulkifli lalu bicara soal penegakan hukum di Indonesia. Dia memberi contoh ada bupati di suatu kabupaten dan menjabat ketua partai tertentu menjadi tersangka korupsi. Namun, ketika bupati tersebut pindah partai, status tersangkanya menjadi hilang.

"Baru-baru ini ada satu kabupaten, bupati jadi tersangka, ya Rp 100-200 juta. Karena dia ketua partai tertentu. Tapi setelah pindah partai, tersangkanya hilang. Apakah itu jadi bagian dari etika?" kata Zulkifli.

Zukifli berpandangan pada kenyataannya Pancasila belum seperti yang diharapkan. Menurutnya, hukum punya sumber akar yang kemudian bermuara di ideologi.

"Pancasila belum seperti apa yang kita harapkan. Hukum berakar dari sistem etika, moral, dan nilai, yang ujungnya bermuara di ideologi. Hukum menjadi tak berwibawa. Jika hal demikian menjadi perangkat keadilan," ucapnya.

Di tengah-tengah sambutan, Zulkifli kembali menyinggung Pilkada DKI. Ia bercerita, saat dirinya membaca koran, di koran tersebut terdapat tulisan soal Kapolri yang mengizinkan aksi GNPF esok hari. Zulkifli penasaran, apakah hal itu berkaitan dengan usainya Pilkada DKI.

"Saya baca koran, Kapolri mengizinkan 505, justru polisi akan mengawal agar demonya tertib. Mudah-mudahan itu sudah muncul kesadaran yang tadi," katanya.

Dalam acara tersebut hadir pula Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, mantan ketua KY dan KPK M Busyro Muqoddas, mantan hakim MK Maruar Siahaan, dan seorang akademisi Romo Andang L Binawan. Acara ini terselenggara atas kolaborasi antara MPR, KY, dan DKPP. Menutup sambutannya, Zulhas menyampaikan bahwa puncak dari rangkaian acara Konferensi ini akan dilangsungkan di MPR.

(imk/erd)