"Kalau bicara KPK kan bukan yudisial tapi ekstra yudisial. Bahkan, kita lihat perilaku KPK membuat SOP selevel UU, itu ada seolah kewenangan legislatif," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Fahri meminta masyarakat menganggap pengguliran angket ke KPK wajar. Hanya cara tersebutlah kata Fahri yang bisa dilakukan untuk mengontrol KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri menyindir KPK yang meminta fraksi penolak angket untuk konsisten. KPK diminta santai, jangan terlihat seperti lembaga politik.
"Santai aja, KPK suruh tenang dikit, nggak usah bingung kayak lembaga politik, bilang 'terima kasih kepada fraksi yang tidak mendukung angket'. Apa itu begitu, eh jangan dong. Anda katanya independen, jangan ngomong politik, diem. Dia sih begitu orangnya haha," ujarnya sambil tertawa.
Hasil temuan angket ini disebutnya dapat direkomendasikan ke pemerintah. "Oh banyak, bisa ke mana-mana, tergantung temuan. (Bisa ke pemerintah), tergantung temuan," tandasnya. (gbr/imk)