"Saya kira ini sebagai laboratorium pusat pendidikan Kemendagri, sehingga database sebagai pegawai Kemendagri secara nasional harus punya dan berada di sini," kata Tjahjo di BPSDM, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (31/3/2017).
![]() |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap kepala daerah baru tidak bisa serta-merta mengangkat tim suksesnya masuk di struktur kepegawaian ya," ujarnya.
Menurut Tjahjo, penataan pegawai harus dengan proses berjenjang. Tjahjo mengatakan setiap kepala daerah terpilih tidak dapat memangkas jabatan yang sudah tertata sebelumnya.
"Kepala daerah terpilih tidak bisa langsung memangkas jabatan-jabatan yang ada, yang menurut kacamata dia jabatan ini yang sedang diisi ini, kemarin berseberangan dalam dukungan politiknya," ucapnya.
"Nah ini harus clear, makanya kepala daerah hasil pilkada kita ajak untuk diskusi dialog di BPSDM, kemudian kita bawa ke Lemhannas," tuturnya.
Menurut Tjahjo, setiap kepala daerah terpilih harus melepas aparatur dalam kepentingan politik, kelompok, maupun golongan. Jadi fungsional gedung ini akan bersinergi dengan reformasi birokrasi untuk program revolusi mental.
"Ini saya kira hal-hal yang secara spesifik dalam rakor ini untuk bisa menjadi pegangan kita, bahwa komunikasi koordinasi dalam BPSDM juga harus terus memonitor, memfasilitasi, juga semua daerah memonitor dalam pengertian ada hal-hal yang harus ditingkatkan," ucapnya.
Peresmian gedung ini juga dibarengi penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar sejak Kamis (30/3) kemarin. Rakornas ini dilakukan guna mengkoordinasi program peningkatan sumber daya manusia oleh BPSDM. (rvk/fdn)