.webp)
Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR berangkat ke Jerman dan Meksiko untuk melakukan studi banding. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunjungan kerja (kunker) itu identik dengan pelesiran.
"Yang pertama, anggaran ke Jerman itu totalnya sekitar Rp 7,5 miliar. Kalau melihat UU Pemilu, sepertinya koalisi UU Pemilu dan para tokoh pemilu dan hukum di sini nggak kurang hebat ya. Karena kunker identik dengan pelesiran, justru malah banyak jalan-jalannya daripada di ruangannya," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi saat berbincang, Senin (13/3/2017).
Apung menyebut dugaan pelesiran itu terbukti dari foto-foto anggota Pansus yang beredar. Dia menyebut ada potensi pemborosan uang negara jika kunker tersebut hanya dihabiskan dengan jalan-jalan.
"Kalau dari foto yang beredar itu malah banyak jalan-jalannya kan, ini ada potensi pemborosan uang negara. Kalau kunker ini dilakukan dan itu sudah terbukti banyak temuan BPK akhirnya (kunker) dimoratorium," urainya.
Apung menambahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kunker juga kerap bermasalah di Sekretariat Jenderal (Setjen). Dia menyoroti sistem pemberian uang saku yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (lump sum) bukan sesuai dengan nota.
"Kunker identik dengan pelesiran dan nanti pasti seperti ini LPJ kunker itu bermasalah di Setjen. Artinya, laporannya itu berupa lump sum, harusnya uang sakunya at cost sesuai perjalanan. Lump sum itu satu penuh, misal kasih harusnya segini dikasih 1 juta saja, padahal habisnya 300. Itu yang jadi indikasi," papar dia.
Apung menambahkan hasil rekomendasi kunker di luar negeri juga tidak digunakan. Dia kemudian menyinggung saat kunker DPR ke Palang Merah Turki.
"Secara substansi, laporannya kadang rekomendasi di luar negeri nggak dipakai juga dalam konteks pemilu di Indonesia, UU Pemilu artinya percuma juga kan, nggak relevan. Dulu kunker ke Palang Merah Turki, tapi hasilnya nggak selesai juga," beber dia.
"Artinya, tidak menjamin kunker ke luar negeri akan menghasilkan ide terbaik untuk sistem pemilu di Indonesia, selain potensi pemborosan uang negara untuk pelesiran," sambungnya.
Apung menyebut Fitra menyayangkan pencabutan moratorium kunker DPR ke luar negeri saat kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto. Apung berpendapat tidak ada urgensi dalam kunker tersebut.
"Fitra menyayangkan Novanto yang mencabut perjalanan dinas ke luar negeri. Ini nggak urgen, karena masyarakat sipil ini sudah menyiapkan draf untuk masukan-masukan dengan mengundang profesor dan meeting tiap bulan. Apalagi belum tentu hasil kunker substantif dengan sistem pemilu di Indonesia," tegas dia.
Dia mengimbau para pelajar Indonesia di Jerman ikut mengawasi kunker anggota Pansus Penyelenggara Pemilu tersebut. Jangan sampai uang rakyat dihabiskan untuk membiayai pelesiran anggota Dewan.
"Kami mengimbau Perkumpulan Pelajar Indonesia di Jerman memantau kunker itu benar atau nggak, jangan-jangan banyak jalan-jalannya," pungkas dia.
(ams/imk)
"Yang pertama, anggaran ke Jerman itu totalnya sekitar Rp 7,5 miliar. Kalau melihat UU Pemilu, sepertinya koalisi UU Pemilu dan para tokoh pemilu dan hukum di sini nggak kurang hebat ya. Karena kunker identik dengan pelesiran, justru malah banyak jalan-jalannya daripada di ruangannya," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi saat berbincang, Senin (13/3/2017).
Apung menyebut dugaan pelesiran itu terbukti dari foto-foto anggota Pansus yang beredar. Dia menyebut ada potensi pemborosan uang negara jika kunker tersebut hanya dihabiskan dengan jalan-jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apung menambahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kunker juga kerap bermasalah di Sekretariat Jenderal (Setjen). Dia menyoroti sistem pemberian uang saku yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (lump sum) bukan sesuai dengan nota.
"Kunker identik dengan pelesiran dan nanti pasti seperti ini LPJ kunker itu bermasalah di Setjen. Artinya, laporannya itu berupa lump sum, harusnya uang sakunya at cost sesuai perjalanan. Lump sum itu satu penuh, misal kasih harusnya segini dikasih 1 juta saja, padahal habisnya 300. Itu yang jadi indikasi," papar dia.
Apung menambahkan hasil rekomendasi kunker di luar negeri juga tidak digunakan. Dia kemudian menyinggung saat kunker DPR ke Palang Merah Turki.
"Secara substansi, laporannya kadang rekomendasi di luar negeri nggak dipakai juga dalam konteks pemilu di Indonesia, UU Pemilu artinya percuma juga kan, nggak relevan. Dulu kunker ke Palang Merah Turki, tapi hasilnya nggak selesai juga," beber dia.
"Artinya, tidak menjamin kunker ke luar negeri akan menghasilkan ide terbaik untuk sistem pemilu di Indonesia, selain potensi pemborosan uang negara untuk pelesiran," sambungnya.
Apung menyebut Fitra menyayangkan pencabutan moratorium kunker DPR ke luar negeri saat kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto. Apung berpendapat tidak ada urgensi dalam kunker tersebut.
"Fitra menyayangkan Novanto yang mencabut perjalanan dinas ke luar negeri. Ini nggak urgen, karena masyarakat sipil ini sudah menyiapkan draf untuk masukan-masukan dengan mengundang profesor dan meeting tiap bulan. Apalagi belum tentu hasil kunker substantif dengan sistem pemilu di Indonesia," tegas dia.
Dia mengimbau para pelajar Indonesia di Jerman ikut mengawasi kunker anggota Pansus Penyelenggara Pemilu tersebut. Jangan sampai uang rakyat dihabiskan untuk membiayai pelesiran anggota Dewan.
"Kami mengimbau Perkumpulan Pelajar Indonesia di Jerman memantau kunker itu benar atau nggak, jangan-jangan banyak jalan-jalannya," pungkas dia.
