Rencana Hasan Kleib Usai Dilantik Jadi Dubes dan Wakil Tetap di PBB

Jakarta - Hasan Kleib dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia/Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya, yang berkedudukan di Jenewa. Hasan mengaku akan langsung bekerja membawa kepentingan Indonesia lewat lebih dari 20 organisasi internasional.

"Saya diminta menjadi duta besar kita, di PBB juga sebagai wakil tetap. Pertama untuk WTO dan organisasi internasional lainnya. Lebih dari 20, ada WHO, ada ILO, ada WIPO tentang intellectual property, lalu ada UNHCR, juga IPU. Karena sebelumnya kami duta besar di PBB, di New York, juga tugasnya sama saja, yaitu bagaimana kita mengamankan kepentingan nasional kita, tetapi jangan sampai ada keputusan apa pun di organisasi internasional yang merugikan kita," kata Hasan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Setelah resmi menjabat duta besar, Hasan akan langsung 'tancap gas'. Pada 3 Mei 2017, Dewan HAM akan melaksanakan agenda 4 tahunan, yakni Universal Periode Review.

"Kita tanggal 3 akan di-review anggota PBB soal promosi dan proteksi HAM kita. Di sana, setelah memaparkan perkembangan HAM di Indonesia, kita akan memperoleh rekomendasi-rekomendasi dari negara-negara PBB perihal apa yang perlu dilakukan Indonesia. Setelah kita terima rekomendasinya, kita bawa ke dalam negara," kata Hasan.

"Tetapi rekomendasi itu bisa kita terima dan bisa kita tolak. Nah, dua hari kemudian kita harus menghadapi Dewan HAM lagi dan kemudian menyampaikan bahwa dari rekomendasi yang ada, kita menolak sekian dan menerima sekian," tambahnya.

Dikatakan Hasan, ini merupakan siklus kedua. Pemerintah Indonesia telah membuat laporan ke Dewan HAM.

"Tapi, pada saat yang bersamaan, ada laporan bayangan yang dibuat oleh civil society, LSM. Ada juga laporan dari PBB. Nah, ketiga laporan itu akan dikaji oleh anggota PBB dan kami harus bisa menjelaskan," katanya.

"Akan ada juga sidang WHO, WTO, dalam waktu dekat. Jadi, pas datang, saya langsung kerja," tambahnya.

Terkait dengan kampanye Dewan Keamanan PBB, Hasan mengatakan akan ada pemilihan ketua dalam waktu dekat di New York.

"Tapi Jenewa sangat krusial karena dilihat salah-betulnya kita dalam hal promosi dan proteksi HAM. Seperti dulu kami di New York, yang terpenting ada dua, yaitu Indonesia selalu ada, citra ada, kita mengambil peranan di organisasi internasional, agar nama kita tidak lebur di antara keanggotaan yang lain. Kita harus take the lead," katanya.

Berdasarkan pengalamannya di New York, lanjut Hasan, hal itu memudahkan pihaknya untuk memantau pergerakan atau keputusan yang bisa merugikan Indonesia. "Anytime kami akan sharing," katanya.

"Kebetulan saya masih Dirjen Multilateral di sini, kami akan minta dukungan ke banyak negara, baik lewat kedutaan di sini, kedutaan kita. Saya optimistis dukungan banyak, tapi belum memenuhi kuorum 129 negara. Kalau pemilihan Juli 2018, biasanya dukungan baru muncul saat-saat terakhir," tambahnya.

Dikatakan Hasan, Indonesia saat ini sudah melakukan pendekatan. Beberapa negara pun mempertimbangkan terkait dengan kampanye Dewan Keamanan PBB.

"Beberapa sudah kami dekati, tetapi mereka mengatakan positive consideration dan akan dipertimbangkan. Dukungan itu ada tiga, tertulis, lisan yang kami kejar, dan resiprokal. Nah, resiprokal itu kami dukung di mana, mereka dukung di mana. Saya yakin, selama kita muncul di organisasi internasional, kiprah kita masih bagus sekali dan diingat. Peranan harus terus, karena ke depannya kita akan dilihat dari situ," katanya.

Terkait dengan dengan isu HAM Indonesia di PBB, Hasan mengatakan pihaknya akan terus mendorong dialog yang membangun di PBB.

"Nah, kemudian dibawa ke Jenewa. Selama di Jenewa, saya di sana tahun 2012, ada rekomendasi untuk menghapus hukuman mati. Hal itu kan masih hukum positif di Indonesia sehingga rekomendasi kami tolak. Ada juga kami diminta mulai meratifikasi hasil konvensi internasional, masalah free speech, jurnalistik," jelas Hasan.

"Dari sembilan konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, kita tanggal 1. Kalau itu sudah selesai, semua konvensi HAM kita selesai," tambahnya. (jor/rna)