Berbicara kepada wartawan di gedung parlemen Malaysia, seperti dilansir media lokal Malaysia The Star, Senin (13/3/2017), Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Hishamuddin Tun Hussein menyatakan Malaysia memiliki keuntungan dan bisa unggul jika terjadi situasi luar biasa, seperti contohnya perang dengan Korut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: 9 Warganya 'Disandera', Malaysia akan Berunding dengan Korut
"Namun demikian, lebih baik jika kita tidak mengarah ke sana," tegas Hishamuddin.
Hishamuddin kemudian mencontohkan penyelidikan tragedi Malaysia Airlines (MAS) MH370 yang melibatkan banyak negara. Disebutkannya, bahwa ada 26 negara menawarkan bantuan kepada Malaysia, untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan.
"Itu menjadi keuntungan bagi kita, jadi jangan terlalu khawatir soal aset di negara kita," ucapnya.
Baca juga: Korut 'Sandera' Warganya, PM Najib Serukan Malaysia Bersatu
Disebutkan Hishamuddin bahwa kasus pembunuhan Jong-Nam, yang merupakan kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-Un, tidak sebesar isu-isu internasional lainnya. "Anda perlu melihatnya dari sudut pandang yang adil," imbuhnya.
Penyelidikan kasus Jong-Nam telah memicu ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Korut. Malaysia telah mengusir Duta Besar Korut dan menarik pulang Duta Besarnya dari Pyongyang. Korut membalasnya dengan melarang seluruh warga Malaysia meninggalkan wilayahnya.
Diketahui ada total 11 warga Malaysia di Korut, dengan dua orang di antaranya telah diperbolehkan pergi pekan lalu. Hingga kini masih ada 9 warga Malaysia yang terdiri atas 3 staf diplomatik dan 6 anggota keluarganya yang masih terjebak di Korut. Malaysia membalas aksi itu dengan melarang warga Korut untuk meninggalkan wilayahnya.
Baca juga: 2 WN Malaysia Telah Keluar dari Korut, 9 Orang Masih Terjebak
Secara terpisah, Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali menyatakan proses perundingan secara formal antara Malaysia-Korut terus berjalan. Namun dia memperingatkan bahwa isu ini sangat sensitif sehingga hanya Perdana Menteri (PM) Najib Razak dan Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi yang bisa berkomentar kepada media terkait isu ini.
"Kami tidak ingin hal apapun membahayakan perundingan yang sedang berlangsung," tutur Apandi Ali kepada wartawan setempat.
(nvc/ita)