Menkum Minta Hasil Riset Regulasi di Jepang Bisa Direalisasikan di RI

Meski ada beberapa perbedaan, praktik hukum Jepang bisa dijadikan contoh di Indonesia. Salah satunya sistem regulasi yang ramping dan budaya hukum yang dilaksanakan dari elite politik hingga masyarakat.

"Saya harap setibanya di Indonesia, delegasi kita dari Jepang bisa mengaktualisasikan di Indonesia," kata Menkum HAM Yasonna M Laoly, Selasa (21/2/2017).

Regulasi yang ramping didapat karena tidak ada tumpang-tindih antara UU dan peraturan lainnya. Selain itu, sangat jarang Perda berseberangan dengan UU karena dibuat dengan sangat hati-hati. Di Jepang, Kementerian Kehakiman menjadi ujung tombak penyelarasan hukum, termasuk Perda yang dibuat oleh Pemda.

"Contoh-contoh di atas seharusnya bisa diimplementasikan di Indonesia," ujar Yasonna.

Aturan yang sederhana dan tidak berbelit itu diharapkan bisa memacu pembangunan di Indonesia. Ternyata, dalam kunjungan itu juga terungkap bahwa permasalahan di sektor hukum tidak hanya soal regulasi, tapi juga soal putusan-putusan pengadilan Indonesia yang saling berseberangan.

"Saya harap secepatnya perampingan regulasi segera direalisasikan," pungkas Yasonna.

Riset regulasi itu dilaksanakan dalam bentuk training 'Study for the Amendment to the Law' di Osaka, Jepang, yang dilaksanakan pada 12-22 Februari 2017. Dari Indonesia, training tersebut diikuti, antara lain, oleh Dirjen Peraturan Perundangan Prof Widodo Ekatjahjana, Ketua Program Studi S3 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Andalas (Unand) Prof Saldi Isra, Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono, akademisi Unand Feri Amsari, akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, ahli hukum Refly Harun, dan tim dari Ditjen PP Kemenkum HAM. Adapun dari Jepang diikuti oleh pejabat Kementerian Kehakiman setempat serta akademisi Jepang.

Seluruh dana studi riset ini dibiayai oleh pemerintah Jepang.

Riset itu dilakukan secara komprehensif dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan pejabat Kementerian Kehakiman Jepang, profesor dari Kyoto University dan Nagoya University, serta kunjungan langsung ke Wali Kota dan DPRD Sakai. Tidak lupa, tim delegasi juga berkunjung ke perusahaan penerbit swasta yang menjual buku dan peraturan Jepang secara lengkap.