Mendagri Ingin Kebijakan Daerah Selaras dengan Pemerintah Pusat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah selaras dengan program kebijakan pemerintah pusat. Sinergi dibutuhkan agar program yang dicanangkan berjalan optimal.

"Hari ini saya mohon eselon I, II, III, dan IV sampai malam untuk berada di ruangan ini. Acaranya, dengarkan apa pengarahan Ketum APPSI supaya nyambung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Tjahjo saat memberikan pembekalan kepada jajaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).

Di hadapan pejabat eselon I-IV Kemendagri, Tjahjo menyebut pihaknya menahan sejumlah keputusan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebijakan sentralistik. Tjahjo menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui peran gubernur untuk menanggulangi timbulnya permasalahan tata kelola pemerintahan.

Foto: Galang Aji Putro/detikcom

"Beberapa keputusan kami tahan agar tidak terlalu sentralistik di pusat karena peran bupati dan wali kota ini harus lebih banyak diperankan seorang gubernur yang memahami daerah," ucapnya.

"Banyak menteri menunjuk kanwil tanpa sepengetahuan gubernur, berkunjung tanpa lapor sekda atau gubernur. Jangan sampai menimbulkan permasalahan," sambungnya.

Dalam acara itu, hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (fdn/rvk)