2 Purnawirawan Jenderal AS Dilantik Jadi Anggota Kabinet Trump

Washington DC - Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan dua anggota pertama kabinet Presiden Donald Trump. Dua purnawirawan jenderal bintang empat dilantik menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, beberapa jam usai Trump dilantik.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (21/1/2017), voting Senat AS menunjukkan 98-1 suara meloloskan James Mattis sebagai Menhan AS yang baru. Sedangkan 88-11 suara meloloskan John Kelly sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri AS.

Kementerian Dalam Negeri AS bertanggung jawab menangkal terorisme dalam negeri, memperkuat perbatasan dan mencegah bencana. Trump mengaku senang karena Mattis dan Kelly lolos menjadi menteri dalam kabinetnya.

"Saya menyerukan kepada anggota Senat untuk memenuhi kewajiban konstitusional mereka dan dengan segera meloloskan calon anggota kabinet saya yang lain, yang berkualitas tinggi, agar kita bisa bekerja mewakili rakyat AS tanpa penundaan panjang," ucap Trump.

John Kelly saat dilantik menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, oleh Wapres AS Mike Pence Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

"Pemimpin-pemimpin berkualitas ini akan segera memulai pekerjaan penting membangun kembali militer kita, mempertahankan negara kita dan mengamankan perbatasan," imbuhnya, seperti dilansir AFP.

"Saya bangga memiliki dua pahlawan Amerika ini dalam pemerintahan saya," sebut Trump.

Wakil Presiden AS Mike Pence telah mengambil sumpah jabatan untuk Mattis dan Kelly pada Jumat (20/1) waktu setempat. Pelantikan dilakukan di Eisenhower Executive Office Building, Gedung Putih.

Pencalonan Mattis sempat membuat heran Kongres AS, karena dia baru saja pensiun dari Marinir AS selama 3,5 tahun. Aturan hukum mengatur purnawirawan AS baru bisa memegang jabatan setelah pensiun selama 7 tahun. Trump menandatangani waiver, atau surat melepaskan tuntutan, untuk Mattis di Gedung Capitol beberapa saat setelah dilantik. Dengan waiver itu, Mattis bisa segera dilantik menjadi Menhan AS, menggantikan Ashton Carter.

Sedangkan untuk Kelly, sebanyak 11 anggota parlemen Partai Demokrat menolaknya, karena dianggap belum berbuat banyak untuk meyakinkan bahwa dia akan menentang proposal kebijakan Trump yang kontroversial.



(nvc/elz)