.webp)
Seperti dilansir AFP, Rabu (28/12/2016), organisasi yang memantau pembangunan permukiman Yahudi, Ir Amim, menyatakan komisi perencanaan Israel bisa saja meloloskan izin untuk 618 unit rumah di sektor timur Yerusalem Timur, yang sebenarnya merupakan bagian wilayah Palestina.
Jika izin pembangunan benar dikeluarkan, maka akan menjadi yang pertama kali sejak Dewan Keamanan PBB pada Jumat (23/12) waktu setempat menyetujui resolusi yang meminta Israel untuk menghentikan aktivitas pembangunan permukiman di wilayah Palestina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Resolusi PBB Kecam Israel, PM Netanyahu 'Marah Besar' dan Panggil Dubes AS
Dengan abstainnya AS, maka untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, Dewan Keamanan PBB bisa mengadopsi resolusi yang mengecam kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina. Di sisi lain, sikap AS itu memicu kemarahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengecam Presiden AS Barack Obama dan bersumpah tidak akan mematuhi resolusi PBB itu.
Wakil Wali Kota Yerusalem, Meir Turjeman, yang juga memimpin komisi perencanaan itu, dilaporkan sempat melontarkan niat untuk meloloskan rencana pembangunan 5.600 unit rumah.
Kepada AFP, pada Selasa (28/12) waktu setempat, Turjeman mengaku tidak ada rencana untuk menghentikan pembahasan rencana pembangunan permukiman, setelah dikeluarkannya resolusi PBB. Ratusan izin pembangunan masih tetap pada agenda, sama seperti sebelum resolusi PBB diloloskan.
"Kami akan membahas semua agenda yang ada secara serius," ucapnya, sembari menyatakan dirinya tidak khawatir dengan PBB maupun pihak lain yang disebutnya berusaha mendikte Israel.
Baca juga: Netanyahu Anggap Suara PBB Soal Permukiman Israel Bias dan Memalukan
Otoritas Israel telah mengambil langkah diplomatik untuk menanggapi resolusi yang disebutnya memalukan itu. Pada Selasa (26/12) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan akan 'mengurangi sementara' kunjungan dan kemitraan dengan negara-negara yang mendukung resolusi itu.
(nvc/trw)
