Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan Kebijakan Novanto Saat Jadi Ketua DPR

Jakarta - Diusulkannya kembali Setya Novanto menjadi ketua DPR menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menyebutkan bahwa, kepercayaan terhadap DPR menjadi taruhannya.

Koalisi ini menyebut penunjukan kembali Novanto sebagai ketua DPR tak terlepas dari dinamika politik saat ini. Salah satunya saat presiden ingin menjamin pengamanan kebijakannya berjalan lancar di DPR.

"Ada kemungkinan dengan kembalinya Novanto, kebijakan yang kontroversial saat dia menjabat dulu bisa ditimbang kembali. Seperti pembangunan gedung baru, usulan penggunaan paspor diplomatik yang tidak tepat, hak anggota DPR mengusulkan program di daerahnya. Itu tidak menutup kemungkinan dimunculkan kembali dan itu konsekuensi," ucap Arbain dari IPC kepada wartawan di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Rabu (23/11/2016).

Menurut dia, kemungkinan besar resiko kredibilitas yang berimbas ke DPR. Lebih lanjut, jika ditilik lebih jauh MKD yang cacat hukum karena tidak ada kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali.

"Kasus Novanto dan dia mundur atau mengundurkan diri beberapa saat sebelum divonis salah, bukan dipaksa. Itu pemikiran dia daripada terbukti dan akan malu," kata Arbain.

Hal ini, kata dia memperlihatkan Golkar seolah-olah tidak memiliki kader yang lebih baik lagi. Jika ditilik dari review surat pengunduran Novanto beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa pengundurannya secara tetap atau permanen sampai dengan tahun 2019.

"Ini Golkar mempermainkan lembaga DPR. Mempermainkan merusak lembaga dan ini praktek politik yang buruk serta tontonan yang tidak layak," tegas Arbain.

Selanjutnya, mewakili koalisi, Bahrain mengatakan akan mengajukan praperadilan terhadap proses Novanto di Kejagung yang diduga mangkrak. Mereka ingin memastikan apakah proses 'papa minta saham' oleh Novanto dilanjutkan atau tidak.

"Kita ingin kepastian apakah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Novanto diteruskan atau tidak oleh Kejagung. Karena tidak pernah dinyatakan disetop. Maka perlu terus ditindaklanjuti," pungkas dia.

(imk/imk)