Saat Politikus Golkar Bertanya, Apa Salah Akom hingga Harus Diganti Novanto?

Jakarta - Keputusan rapat pleno terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang bakal menempatkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengejutkan sejumlah kader. Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun sempat bingung, ada apa gerangan sehingga Ade Komarudin yang baru 11 bulan menjabat Ketua DPR harus diganti.

"Apa kesalahan Akom (Ade Komarudin) sehingga harus diganti," kata Ahmad Doli kepada wartawan, Selasa (22/11/2016).

Menurut Ahmad Doli, alasan dan latar belakang Golkar mencopot Akom dari posisi Ketua DPR dan menggantinya dengan Novanto tak jelas dan terkesan mengada-ada. Apalagi tahun lalu Novanto lengser dari kursi Ketua DPR atas kesadaran sendiri karena tersangkut kasus 'Papa Minta Saham'.

Golkar, kata Ahmad Doli, tak lagi berada pada posisi sebagai kekuatan politik yang punya visi besar di dalam membangun negara. Narasi besar Golkar di dalam mewujudkan cita-cita bangsa telah dikalahkan dengan diskusi-diskusi kecil rebutan 'kursi dan proyek'.

"Latar belakang itulah yang melahirkan keputusan-keputusan seperti di Rapat Pleno kemarin tentang pergantian Akom ke Setya Novanto, alasan yang dibuat pun jadi mengada-ada," kata Ahmad Doli.

"Pertama perlu diingat bahwa Setya Novanto bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Kedua, apa
kesalahan Akom sehingga harus diganti," tambah dia.

Pertanyaan Ahmad Doli Kurnia pun dijawab secara tidak langsung oleh Idrus Marham. Menurut dia, Akom dicopot dari kursi Ketua DPR bukan karena ada kesalahan yang diperbuat.

Alasan pergantian itu demi mengembalikan marwah simbol Golkar yang diwakili oleh Novanto sebagai Ketua Umum. "Ade Komarudin bagus di mata Partai Golkar, bukan ada kesalahan atau tidak salah. Ini ingin mengembalikan harkat marwah dan martabat Partai Golkar di mana ketum merupakan simbol partai yang pernah dituduh ada masalah ternyata hukum buktikan tidak ada masalah. Nah keputusan MKD juga salah satunya harkat martabat harus terjaga," kata Idrus kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/11/2016). (erd/erd)