Presiden Jokowi Pernah Jamin Pelajar DKI Tak Terima Dobel KIP dan KJP

Jakarta - Anies Baswedan ingin pelajar Jakarta mendapatkan kartu sakti secara dobel yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) sekaligus Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ternyata, Presiden Jokowi sempat menjamin pelajar Jakarta tak menerima KJP dan KIP sekaligus.

Jaminan itu disampaikan saat Jokowi menyerahkan kartu-kartu jaminan sosial di kawasan Kantor Pos Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 13 Maret 2015 lampau. Saat itu Jokowi menyatakan penerima KJP tak akan mungkin menerima KIP, karena penerima KIP adalah hasil penyisiran warga yang belum menerima KJP.

"Penerima KIP sudah disisir dengan penerima KJP, jadi tidak mungkin dobel," kata Jokowi pada waktu itu, sebagaimana dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses detikcom pada Kamis (3/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(Baca juga: Didampingi Puan, Jokowi Bagikan 3 Kartu Sakti di Kampung Melayu)

Jokowi menyatakan penerima KIP akan diberi bantuan Rp 400 ribu untuk siswa SD. Bagi pelajar SMP, bantuan KIP sebesar Rp 750 ribu. Bantuan KIP ke pelajar SMA/SMK sebesar RP 1.000.000,00. per bulan. Bantuan diambil tiga kali setahun.

(Baca juga: Saling Silang Ahok dan Anies Soal Kartu Sakti Pelajar DKI)

Belakangan, Anies Baswedan berkampanye bila dirinya menjadi gubernur Jakarta maka bantuan KIP bisa dinikmati pula oleh pelajar penerima KJP. Menurutnya, penerima KJP akan terbantu dengan KIP yang sifatnya bantuan tunai.

"Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat dobel. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Tjahaja Purnama," kata Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10) lalu.

Ide Anies itu direspons dengan penolakan dari cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai, penerapan dobel KJP dan KIP bisa menjadi hal yang tidak adil bagi pelajar di luar Jakarta. Sebaiknya KIP didistribusikan sebagai bantuan untuk pelajar di luar Jakarta saja yang belum tersentuh bantuan pendidikan semacam ini.

"Saya rasa sudah tepat tidak boleh dobel. Ini untuk azaz keadilan, tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10) lampau.