Turki Tahan 4 Orang Terkait Plot Teror ISIS pada Kedubes Inggris dan Jerman

Ankara - Otoritas Turki menahan empat orang terkait ancaman teror terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris dan Jerman di wilayahnya. Ancaman teror itu disebut melibatkan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Dilaporkan kantor berita Anadolu dan dilansir Reuters, Jumat (16/9/2016), pengungkapan rencana teror itu dipicu oleh informasi intelijen soal rencana teror ISIS terhadap sejumlah misi diplomatik di Turki. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal rencana teror itu.

Identitas keempat tersangka teror yang ditangkap tidak dirilis ke publik. Namun Anadolu menyebut, tiga tersangka ditahan di Ankara dan satu tersangka lainnya ditahan di Istanbul.

Sebelum penangkapan keempat tersangka ini, Kedubes Inggris di Ankara telah mengumumkan penutupan sementara kantornya untuk hari Jumat (16/9). Pihak Kedubes Inggris hanya menyebut alasan keamanan sebagai pemicu keputusan tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Baca juga: Alasan Keamanan, Kedutaan Inggris di Turki Ditutup

Secara terpisah, Kedubes Jerman untuk Turki melalui situsnya menyatakan hanya melakukan layanan terbatas untuk Jumat (16/9) setelah libur nasional selama 4 hari. Berbagai kantor pemerintah dan pasar keuangan di Turki tutup sejak Senin (12/9) hingga Kamis (15/9) dalam rangka hari Idul Adha.

Wilayah Turki dilanda serangkaian serangan bom bunuh diri dan serangan teror yang didalangi ISIS dan militan Kurdi dalam beberapa tahun terakhir. Bulan lalu, militer Turki untuk pertama kalinya melancarkan serangan ke Suriah demi memukul mundur militan dari perbatasannya.

Sementara itu, dalam imbauan perjalanan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Inggris mengimbau setiap warganya untuk tidak bepergian ke lokasi berjarak 10 kilometer dari perbatasan Suriah. Imbauan juga berlaku untuk perjalanan ke kota Diyarbakir, kota terbesar yang mayoritas penduduknya warga Kurdi.

Diryabakir dilanda gelombang kekerasan sejak berakhirnya gencatan senjata antara pemerintah Turki dengan kelompok yang dilarang pemerintah, Kurdistan Workers Party (PKK), tahun lalu.

(nvc/ita)