.webp)
"Bagi PPP, dukungan terhadap pencapresan 2019 kepada Pak Jokowi seharusnya dilakukan dengan kerja-kerja pemerintahan dan politik di parlemen. Bukan dengan statement politik," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (5/9/2016).
Kerja di pemerintahan dilakukan dengan mendorong menteri-menteri dari parpol bekerja dengan baik. Kerja di parlemen diwujudkan dengan melancarkan program pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arsul, lebih baik koalisi pendukung pemerintah saat ini fokus memperkuat Jokowi-JK dengan bekerja tanpa kehilangan sikap kritis. Bukan melulu hanya dengan pernyataan politik.
"Jika model dukungannya lebih pada titik berat statement politik maka wajar jika kemudian ada yang melihat bahwa itu 'kepagian'. Ibarat waktu fajar masih cukup lama kok ayam sudah berkokok," ucap Arsul.
PPP tak mau ikut-ikutan Golkar yang buru-buru mengusulkan cawapres untuk Jokowi pada 2019. Partai yang dipimpin Romahurmuziy itu yakin persiapan Pilpres 2019 lebih efektif dengan suksesnya pemerintahan Jokowi.
"Keyakinan PPP adalah kalau pemerintahan Pak Jokowi sukses maka elemen-elemen masyarakat yang pertama akan menyuarakan dukungan pencapresannya kembali, tanpa harus parpol bersusah payah meyakinkan masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, usulan ini muncul di tengah Rakornis Golkar di Hotel Peninsula, Jakarta pada Sabtu (3/9/2016). Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal mengusulkan agar Golkar mulai melisting Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Jokowi.
"Bisa Sri Mulyani, Bu Khofifah Indar Parawansa, atau Sri Sultan Hamengku Buwono X," ujarnya.
Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan bahwa hal itu baru sekadar wacana. Dia menyerahkan keputusan ke Jokowi.
"Boleh boleh saja. Tetapi itu menurut saya masih terlalu jauh," ujarnya. (imk/tor)
