"Enggak ada instruksi dari DPP, kalau bicara koalisi kekeluargaan ini inisiatif pimpinan provinsi. Inisiatif pimpinan provinsi untuk membangun komunikasi di antara tujuh parpol tersebut. Hasilnya kita tugaskan kepada masing-masing pimpinan partai politik kemudian untuk menyampaikan ke DPP masing-masing," jelas Gembong saat dalam perbincangan, Kamis (11/8/2016).
Gembong menjelaskan, jika DPP PDIP memiliki opsi lain terkait nama yang diajukan, DPD DKI akan menerimanya. Ia pun tak menampik anggapan jika ada kemungkinan koalisi ini akan pecah jelang ditutupnya pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat deklarasi Koalisi Kekeluargaan, baru ada satu nama yang jadi pembahasan yaitu Sandiaga Uno. Terkait dengan kemungkinan Ahok untuk diusung PDIP, Gembong menyatakan DPD DKI Jakarta sudah menutupnya.
"Untuk Ahok sudah selesai di tingkat provinsi. Tapi saya lihat kemungkinannya untuk diusung DPP juga sudah semakin tipis. Kita kan punya mekanisme dan dia tidak mau mendaftar," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pandangan yang sedikit berbeda dengan pengurus DPD PDIP DKI Jakarta. Ia mengatakan PDIP masih menyiapkan tiga opsi jelang pendaftaran calon ke KPUD.
Opsi pertama, PDIP akan mendukung Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.
"Opsi pertama, mendukung incumbent yaitu Pak Ahok dengan Pak Djarot," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.
Hasto menyebut, peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk didukung oleh PDIP di Pilkada DKI 2017 mendatang, masih terbuka. Dia pun meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman.
"Karena apapun, Jakarta ini selalu muncul kejutan menjelang batas-batas akhir," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.
(wsn/imk)