Selain Partai Demokrat, anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya adalah PDIP, Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan PPP. Para deklarator adalah pimpinan parpol tingkat DKI.
Karena dibentuk di tingkat daerah, belum semua pengurus pusat parpol memberi restu untuk Koalisi Kekeluargaan. Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat meyakini kemungkinan lain masih mungkin terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya Edhie tidak menjelaskan maksud dari Koalisi Alternatif yang dimaksud. Pria yang akrab disapa Ibas itu menyatakan, keputusan akan diambil oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
"MTP yang akan menentukan dan melihat beberapa aspek tersebut," ujarnya.
Koalisi Kekeluargaan memang belum menyepakati satu nama pasangan calon. Masing-masing partai punya nama jagoan sendiri yang ingin diusung.
Ketua DPP Demokrat Didik Mukriyanto menyebut partainya tengah memantau sejumlah nama yang mulai masuk di bursa kandidat cagub DKI. Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP.
"Termasuk aspirasi masyarakat terhadap Risma dan Anies Baswedan," ungkap Didik, Selasa (9/8).
Sebelumnya, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji meyakini akan ada anggota Koalisi Kekeluargaan yang membelot. Aksi pembelotan itu diprediksi akan terjadi pekan depan.
"Menurut saya koalisi itu masih prematur karena kebijakan ini ada di depan pimpinan pusat. Kalau Hanura, NasDem dan Golkar sudah ada rekomendasi dari dewan pimpinan pusat sedangkan 7 partai itu kecuali Gerindra ya karena sudah pasti mendukung Sandiaga Uno karena ada rekomendasi itu sedangkan kita menunggu kebijakan DPP jadi menurut saya itu kebijakan yang masih prematur," kata Muhammad Sangaji yang akrab disapa Ongen ini kepada wartawan usai pertemuan di Kantor DPP Gerindra DKI Jakarta, Rabu (10/8/2016). (imk/van)