Ahok: Bila Makam Fiktif Berlanjut, Jenazah Tak Berduit Ditaruh di Mana?

Jakarta - Kasus makam fiktif terbongkar di berbagai tempat pemakaman umum di Jakarta. Umumnya, pembeli makam fiktif adalah orang yang punya cukup uang untuk mendapatkan liang lahat pesanan itu.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memandang makam fiktif ini bisa memunculkan ketidakadilan terhadap akses makam untuk semua masyarakat. Makam fiktif baru bisa didapat bila membayar uang ilegal senilai jutaan rupiah maka praktik makam fiktif harus diberantas.

"Yang punya duit (jenazahnya) bisa di posisi yang enak. Yang enggak punya duit (jenazahnya) dibuang ke mana?" ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Maka PNS-PNS yang terlibat permainan makam fiktif dipecat. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin menyatakan sudah ada 46 PNS yang dicopot dari jabatannya karena berhubungan dengan calo makam fiktif.

Calo yang biasa menjadi perantara antara masyarakat dan PNS antara lain adalah pekerja harian lepas (PHL). Mereka menakut-nakuti warga bahwa lahan kuburan nyaris habis. Akibatnya, masyarakat ada yang memesan lahan kosong yang disatukan menjadi makam dengan membayar ongkos jutaan rupiah. Di TPU Tegal Alur, misalnya, makam fiktif dijual Rp 3-7 juta/unit

"Kamu juga enggak mau kan orang tua kamu atau siapa yang meninggal ditaruh di nomor yang sembarangan? Harusnya diundi kan," kata Ahok menjelaskan bahwa cara mendapatkan posisi makam itu seharusnya bukan lewat pemesanan makam fiktif, namun lewat pengundian.

(dnu/aan)