Mensos: Perda yang Mengandung Intoleransi Patut Dicabut

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Perda ini dimaksudkan menjaga sikap dan semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa turut mendukung sikap presiden. Menurutnya, intoleransi dalam kehidupan berbangsa harus direduksi.

"Intoleransi dalam sisi manapun harus direduksi. Kalau kemudian ada perda yang diketahui ada kontennya yang memuat intoleransi, ya pututlah untuk dicabut," ujar Khofifah di rumah dinasnya di Jalan Widya Chanda IV, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Sebagai bentuk sikap mendukung, Kemensos juga berencana meluncurkan kalender yang berisikan karikatur sosial. Hal ini sebagai bentuk upaya restorasi sosial, sebagaimana termaktub dalam nawacita Presiden Jokowi.

"Kemensos, kita tahun ini ada kalender itu isinya karikatur. Lalu kita ingin mengkristalisasi sosial. Itu ada pada nawacita ke-9. Kita ambil restorasi sosial dan kebhinnekaan," ujar Khofifah.

Keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia, tambah Khofifah, mesti mendapatkan pemahaman bersama.

"Jadi keberagaman, jadi penguat dari perbedaan budaya, suku, agama di Indonesia. Ini memang pada saat yang sama, selain jadi kekayaan yang kita punya tapi juga bisa jadi potensi yang kurang efektif bila tidak dibangun keseimbangan pemahaman," katanya. (hri/hri)