TKI yang Dideportasi dari Malaysia Banjiri Pos Pelayanan Terpadu di Nunukan

Jakarta - Pos pelayanan terpadu milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Nunukan, Kalimantan Utara kini banyak melayani para TKI yang dideportasi. Mereka dideportasi dari Malaysia karena permasalahan dokumen atau selama ini menjadi TKI Ilegal.

Pos Pelayanan Terpadu Poros Perbatasan di Nunukan dioperasikan sejak 15 Februari 2016 dan telah melayani 894 dari jumlah total 1.328 orang TKI yang dideportasi dari Malaysia. Untuk diketahui di Sabah, Malaysia ada 580.000 TKI, namun hanya sekitar 218.000 TKI yang memiliki dokumen resmi.

"Sampai saat ini total deportasi ada 1.328, ditangani poros perbatasan ada 894. Kemudian yang bekerja di Nunukan ada 116, pulang kampung sebanyak 244, dan dijemput keluarga ada 534 dan masih dalam proses pelatihan dan pemberdayaan ada 143," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam keterangannya, Senin (18/4/2016).

Nusron menjelaskan, para TKI yang pulang dan dijemput keluarganya di antaranya deportan yang sudah berusia tua, anak-anak, istri para TKI yang suaminya bekerja di Malaysia, sakit, anak-anak TKI kelahiran Sabah dan beberapa di antaranya terkena kasus narkoba.

Adapun untuk pelayanan dokumen, kata Nusron, hingga saat ini Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan di Nunukan sudah menyelesaikan 60 orang yang paspornya telah terbit, dan 44 orang TKI yang sedang dalam proses.

Berdasarkan laporan terakhir, pada tanggal 17 April kemarin juga datang lagi 25 orang TKI. Kemudian pada tanggal 20 April nanti akan datang 40 orang, serta pada tanggal 24 April akan datang lagi 60 orang.

Antusiasme para TKI mendapatkan pelayanan di Sentra Pelayanan Terpadu Nunukan, kata dia, karena selain pelayanannya terus ditingkatkan juga dari faktor biaya lebih murah. Jika dibandingkan dengan biaya pelayanan di Sabah, Malaysia yang mencapai RM 1.666 atau setara Rp 6.000.000 jika dikonversikan per ringgitnya setara Rp 3.600.

Perinciannya adalah untuk PLKS (RM 60), Insurance FWCS & FWIG (RM 138), Bank Gurantee (RM 250), Special Pass (RM 100), Levi (RM 590), Fomema (RM 201,14), Multy Visa (RM 30), New Pasport Konsulat Tawau (RM 47), PLKS Sector (RM 125), dan Prossing Fee (RM 125).

"Itu belum termasuk kalau melalui agen, karena ke agennya juga pasti bayar. Jadi memang jauh lebih mahal di sana," ungkap Nusron.

Sementara pelayanan di Poros Perbatasan Nunukan, menurut Nusron, total biayanya hanya sebesar Rp 1.404.000. Perinciannya adalah untuk tes kesehatan Rp 794.000, denda akta kelahiran Rp 150.000, asuransi TKI Rp 400.000 dan paspor Rp 60.000.

"Kenapa di Nunukan lebih murah? Karena pelatihan PAP gratis, konsumsi gratis, penyaluran kerja gratis, akomodasi gratis, dan rekom paspor juga gratis," tegasnya.

(Hbb/fdn)