PM Islandia Mengundurkan Diri Terkait Dokumen Panama

Reykjavik - Perdana Menteri (PM) Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyusul bocornya dokumen Panama (Panama Papers) yang menyebut sang PM dan istrinya menggunakan perusahaan offshore untuk menyembunyikan investasi jutaan dolar AS.

"Perdana menteri mengatakan (kepada partainya) dalam pertemuan kelompok parlemen bahwa ia mundur sebagai perdana menteri dan saya akan mengambil alih," kata Wakil Pimpinan Partai Progresif yang juga Menteri Pertanian Sigurdur Ingi Johannsson dalam siaran langsung seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (5/4/2016).

Baca juga: Dokumen Panama: Menyembunyikan Aset dan Menghindari Pajak di Surga Pajak

Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di alun-alun di luar gedung parlemen di Reyjavik pada Senin (4/4) malam waktu setempat yang menyerukan PM Gunnlaugsson untuk mundur dari jabatannya.

Bocoran dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama itu, menunjukkan PM Gunnlaugsson dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, pernah membeli sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands tahun 2007 lalu. Gunnlaugsson kemudian menjual 50 persen saham perusahaan tersebut kepada istrinya dengan harga simbolis satu dollar AS pada akhir tahun 2009.

Namun ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen Partai Progresif pada April 2009, Gunnlaugsson lalai untuk menyebutkan hal tersebut saat mengumumkan kepemilikan sahamnya. Kepada televisi setempat RUV, Gunnlaugsson mengaku menyesal tidak mengungkapkan hal itu lebih awal.

Gunnlaugsson yang mantan jurnalis ini, bersikeras bahwa dirinya tidak pernah berniat memindahkan hartanya kepada perusahaan offshore. Dia juga menegaskan, istrinya selalu membayar semua pajak di Islandia.

Dia (sang istri) tidak pernah memanfaatkan surga pajak dan juga perusahaannya bukanlah perusahaan offshore," ucapnya.

Dalam pernyataan kepada televisi setempat Channel 2, Gunnlaugsson bersikeras tidak akan mundur dari jabatannya. "Saya tidak mempertimbangkan untuk mundur karena persoalan ini, saya juga tidak akan berhenti karena persoalan ini," tegasnya.

Perusahaan offshore merupakan perusahaan yang beroperasi di luar wilayah tempatnya terdaftar atau di luar kediaman direktur, pemilik, pemegang saham perusahaan itu. Perusahaan seperti ini biasanya didirikan di wilayah surga pajak, yang pungutan pajaknya rendah. Memiliki perusahaan offshore bukan tindakan ilegal, namun terkadang dimanfaatkan untuk pencucian uang atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak di negara lain.

(ams/bal)