"Kita kalau ada moratorium, harus ditaati. Kita akan komunikasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga)," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
Pria yang akrab disapa Akom ini mengatakan bahwa DPR harus konsisten dengan yang ada. Soal keluhan tentang kekurangan ruangan bagi anggota, Akom akan mencari pemecahan masalahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui DPR memiliki 7 mega proyek, yaitu pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, pembangunan jalan untuk tamu dan publik, perluasan basement untuk visitor center, pembangunan ruangan pusat penelitian dan sistem pendukung, penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan, serta pembangunan dan integrasi kawasan.
7 Mega proyek itu menuai banyak protes. Menanggapi protes tersebut, akhirnya DPR hanya fokus pada 3 proyek, yang nilainya tetap fantastis. Estimasi anggaran tertinggi untuk pembangunan 3 dari 7 proyek DPR adalah sebesar Rp 2,08 triliun, yang dananya diambil dari APBN. Di APBN 2016, DPR sudah mendapat anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk memulai proyek ini. (imk/tor)