Formappi: Hanya Tipu Muslihat, Paspor Diplomatik Harus Ditolak!

Jakarta - Wacana penerbitan paspor diplomatik untuk anggota DPR menuai kritikan. Keinginan ini dinilai berlebihan karena berpotensi penyalahgunaan 'fasilitas' paspor hitam.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi keinginan sebagian anggota dewan mendapatkan untuk mendapatkan paspor diplomatik tersebut.

"Sungguh sesat orang anggota DPR yang ngotot memperjuangkan paspor diplomatik ini. Butuh kekuatan apa agar mereka bisa sadar karena sejak awal ide ini diprotes publik," ujar Lucius dalam pesan singkatnya, Rabu (10/2/2016) malam.

Lucius merasa heran dengan ide paspor diplomatik karena tak sesuai dengan peran DPR. Alasan bila anggota dewan mesti membantu diplomasi pemerintah terkesan dipaksakan. Diplomasi luar negeri harus dimiliki pihak yang punya kompetensi. Pemerintah cukup mewakili dalam kemampuan diplomasi.

"Anggota DPR tak disiapkan untuk itu dan hampir pasti tak punya keahlian diplomatik yang dituntut dalam melakukan diplomasi dengan negara lain. Itu hanya tipu muslihat untuk mencari celah," paparnya.

Lebih baik, menurutnya, DPR fokus terhadap kinerjanya dalam bidang legislasi. Apalagi mengingat penyerapan aspirasi di dalam negeri, sejauh ini anggota dewan belum optimal.

"Aneh saja mereka menambah beban saat tugas terkait serap aspirasi di dalam negeri saja tak karuan diurus. Terus mereka mau gaya-gayaan jadi diplomat dengan paspor diplomatik. Ini harus ditolak. Sungguh menggelikan dan menjengkelkan," sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi I mewacanakan penerbitan paspor diplomatik untuk anggota dewan kepada pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri. Paspor hitam ini dianggap membantu kinerja anggota DPR saat menjalankan tugas dilomasi di luar negeri. (hat/idh)