Anggota F-NasDem DPR: Tak Mendesak, Paspor Hitam Belum Diperlukan

Jakarta - DPR kembali meminta 'keistimewaan' yang berpayung dari UU MD3. Kali ini, sejumlah Anggota Komisi I meminta pemerintah menerbitkan paspor diplomatik atau paspor hitam.

Namun, wacana paspor hitam ini tak didukung juga oleh beberapa anggota dewan. Alasannya, paspor hitam tak terlalu mendesak.

"Itu baru wacana. Tapi, kekebalan diplomatik itu kan bukan persoalan substantif dan juga saya pikir tidak mendesak bagi anggota DPR," ujar anggota Fraksi NasDem DPR RI Taufiqul Hadi dalam pesan singkatnya, Rabu (10/2/2016).

Dia menilai paspor hitam yang merupakan paspor diplomatik yang justru dianggap 'kemewahan' anggota dewan. Tapi, diingatkannya, paspor diplomatik ini bukan berarti menjadi pendukung aktivitas anggota DPR.

"Jadi, buat saya tidak menjadi pertimbangan saat ini. Bukan pendukung aktivitas anggota DPR," sebut dia.

Hal senada dikatakan politikus Demokrat Ruhut Sitompul. Menurutnya, paspor diplomatik belum menjadi suatu kepentingan yang mendesak. Hal ini mengacu setiap anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Aku lihat belum perlu lah. Yang biru saja aku enggak pakai. Ini lagi yang warnanya hitam. Buat apa lagi? Fokus saja lah sama tugas kita ini," tutur Ruhut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi I mewacanakan penerbitan paspor diplomatik kepada pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri. Paspor hitam ini dianggap membantu kinerja anggota dewan saat menjalankan tugas dilomasi di luar negeri. (hty/bag)