.webp)
"Sangat sederhana -- Iran harus berhenti mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, termasuk negara kami," ucap Duta Besar Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi, ketika ditanya hal apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan hubungan diplomatik dengan Iran, seperti dilansir Reuters, Selasa (5/1/2016).
"Jika mereka melakukan hal itu, tentu kami akan menjalani hubungan (diplomatik) normal dengan Iran. Kami bukan terlahir sebagai musuh Iran," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Saudi, Bahrain dan Sudan juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir menuturkan kepada Reuters, pihaknya juga akan menghentikan operasional penerbangan dan aktivitas perdagangan dengan Iran.
Juberi menyalahkan kebijakan agresif Iran yang dianggapnya memicu ketegangan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya berujung serangan terhadap Kedutaan Besar Saudi di Teheran akhir pekan lalu. Iran menuding balik Saudi sengaja memanfaatkan insiden serangan ke kedutaannya itu sebagai dalih untuk memutus hubungan dan meningkatkan ketegangan sektarian.
Sementara itu, seorang pria tewas ditembak di Provinsi Timur, Saudi pada Minggu (3/1) malam. Penembakan ini terjadi di kota Awamiya yang merupakan kota asal ulama Syiah, Nimr Baqr al-Nimr, yang dieksekusi mati otoritas Saudi. Eksekusi mati Nimr memicu hujan kecaman terhadap Saudi. Sedangkan dua masjid Sunni di Provinsi Hilla, Irak yang didominasi Syiah diguncang ledakan bom yang disinyalir sebagai pembalasan atas eksekusi mati Nimr di Saudi.
(Baca juga: Riwayat Gejolak Arab Saudi dan Iran dalam 20 Tahun Terakhir)
Namun pengamat memprediksi kekhawatiran pecahnya konflik sektarian di kawasan Timur Tengah akibat pertikaian Saudi-Iran ini, masih terlalu prematur. Putusnya hubungan diplomatik Saudi-Iran, menurut pengamat, lebih merupakan dampak dari ketegangan yang ada sejak lama.
"Memburuknya hubungan pada dasarnya bukan dipicu oleh eksekusi dan penyerbuan kedutaan... (melainkan lebih sebagai) kelanjutan konflik mendalam antara kedua negara," sebut Julien Barnes-Dacey dari Dewan Eropa untuk Urusan Luar Negeri.
(nvc/ita)
