Kadis Tata Air DKI Diperiksa Terkait Kasus Normalisasi Kali Pesanggrahan

Jakarta - Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah memeriksa Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Tri Djoko Sri Margianto. Pemeriksaan mantan Bupati Kepulauan Seribu itu terkait dugaan korupsi pembebasann lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan, Jaksel.

"Yang bersangkutan sedang kami periksa dari pukul 10.00 WIB tadi. Kami masih mendalami keterangannya terkait proyek tersebut," ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra Dwiatma saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2015).

Seharusnya, Tri diperiksa Selasa (7/7) kemarin. Namun, ia tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

Tri Joko adalah Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dalam proyek normalisasi Kali Pesanggrahan akhir tahun 2013 lalu. Tim P2T ini terdiri dari Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Pertanahan.

"Dia kami periksa selaku Ketua P2T, selaku kepala panitia dia bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tersebut," ungkapnya.

Ajie mensinyalir adanya permainan pejabat di Pemprov DKI terkait proyek tersebut. Salah satu indikasinya, di mana seorang tersangka bernama Hasan yang diduga mafia proyek mencairkan dana pembebasan lahan, jauh sebelum proyek dimulai.

"Dia (Hasan) ini pemain proyek. Dimana kalau DKI punya proyek dia sudah tahu akan ada pembebsan lahan di situ. Nah orang yang punya kedekatan hubungan dengan dinas terkait di DKI itu, dia bebasin lahannya duluan," jelasnya.

Modus yang dilakukan adalah dengan membuat surat girik ke kecamatan terlebih dahulu dengan mengklaim bahwa lahan yang akan dibebaskan itu adalah milik ahli waris. Padahal, lahan tersebut miilik BUMD Sarana Jaya.

"Kemudian lahannya dipatok mahal. Sebenarnya tanahnya itu gak ada harganya karena itu milik pemerintah," tuturnya.

(mei/faj)