Yusril Ihza Mahendra: Mengapa Usut Dahlan, Apa Kejaksaan Bego?

Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan heran dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik untuk Konferensi APEC di Bali. Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menilai kasus korupsi tersebut merupakan urusan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Dasep Ahmadi, pembuat mobil listrik.

"Yang bermasalah (soal mobil listrik) di Kemenristek. Pertanyaannya, kenapa Kejaksaan Agung mengusut Pak Dahlan, ada apa? Apa bego mereka itu? Atau apa?" kata Yusril penuh gugatan.

Yusril menambahkan, Dahlan juga tidak pernah memerintahkan Agus Suherman, tersangka kasus tersebut, meminta uang kepada perusahaan BUMN untuk mensponsori pengadaan mobil listrik.

Berikut ini wawancara Bahtiar Rifai dari majalah detik dengan Yusril.

Dahlan Iskan dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi mobil listrik karena surat Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN yang isinya meminta agar ada pengadaan mobil listrik untuk APEC. Apakah benar?

Kalau saya pikir, cerita itu terbalik. Kan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan sesuatu pada waktu memeriksa Menristek. Jadi pada waktu Kemenristek diperiksa, dia menyediakan anggaran melalui APBN untuk pengadaan prototipe mobil listrik.

Kemenristek kemudian menandatangani perjanjian dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, perusahaan Dasep Ahmadi. Tapi biayanya tidak datang-datang. Ketika kemudian Kemenristek menagih mobil, yang dikirim adalah mobil bekas yang dulu dipakai pameran Konferensi APEC.

Bagaimana BUMN terlibat dalam pengadaan mobil APEC?

Pengadaan mobil Konferensi APEC itu inisiatifnya dari Kementerian BUMN. Diawali dari rapat-rapat kabinet yang membahas rencana penyelenggaraan Konferensi APEC di Bali.

Konferensi APEC itu kan ingin memakai green car, mobil bebas polusi. Lalu dibahas kemungkinan menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan kegiatan Konferensi APEC. Lalu diputuskan oleh kabinet. Tapi, melihat waktu yang mungkin mepet, cuma 8 bulan waktu itu, lalu diputuskan, “Ini tidak mungkin.” Jadi Pak Dahlan mengatakan sebaiknya mobil listrik itu hanya untuk pameran saja.

Sebab, kalau misalnya pengadaan mobil listrik untuk kepentingan Konferensi APEC, tentu anggarannya melalui anggaran konferensi. Iya, tidak? Saya tiga kali jadi menteri, lebih tahu dari Anda.

Jadi, kalau mobil itu dipakai untuk kendaraan pendukung Konferensi APEC, tentu anggarannya adalah anggaran panitia konferensi. Tapi tidak jadi, dan mobil itu hanya dijadikan pameran. Kalau pameran kan jadi komersial, anggarannya tidak lagi dari anggaran Konferensi APEC dan tidak jadi masuk anggaran Kementerian BUMN.

Lalu pada waktu itu, salah satu staf dari Kementerian BUMN ýjadi tersangka kejaksaan, Agus Suherman. Dia pejabat eselon III, bukan pejabat gede di Kemenristek. Jadi pejabat eselon III itu oleh atasannya diperintahkan menghubungi (perusahaan-perusahaan) BUMN. Kemudian dikumpulkan dan diberitahukan ada perubahan rencana kegiatan APEC, dari mobil yang semula itu pendukung menjadi mobil pameran saja.

Nah, kalau mobil pameran, siapa di antara perusahaan BUMN yang berminat mensponsori pengadaan mobil itu. Mobil itu nanti dijadikan (pameran) dan dipasangi logo-logo untuk kepentingan promosi dari perusahaan-perusahaan BUMN itu.

Dari (perusahaan) BUMN yang dikumpulkan, tiga yang menjawab, yaitu Pertamina, PGN, dan BRI. Merekalah yang menyatakan sanggup. Silakan. Kontraknya dibuat dengan PT milik Dasep Ahmadi tadi itu.

Anggarannya dari mana? Anggarannya dari dana promosi masing-masing BUMN itu. Sama dia dengan seperti masang iklan. Itu kan dananya promosi.
Nah, pada waktu itu ditandatangani pengadaan 16 mobil oleh tiga perusahaan BUMN ini dengan Dasep. Lalu yang terjadi antara mereka adalah saling menyalahkan.

Mengapa saling menyalahkan?

BUMN itu mengatakan, “Anda ini kerja lambat betul, Pak Dasep.” Dasep bilang, “Situ saja ngasih uangnya dikit-dikit, bagaimana kita mau kerja?” Akhirnya ribut di antara mereka.

Bukankah masing-masing ada kontraknya?

Ada kontraknya tiga BUMN itu dengan Dasep. Kalau ada pelanggaran kontrak, itu kan urusan perdata.

Tiba saatnya penyelenggaraan APEC, mobil yang jadi hanya tiga. Itulah yang dipasangi logo BRI, PGN, dan Pertamina. Itulah yang dipamerkan di APEC. Mobil sisanya, yang 13 lagi, itu urusan tiga BUMN dengan Dasep.

Nah, rupanya Dasep juga membuat perjanjian, yang tadi saya katakan di awal antara Dasep dan Kemenristek. Kalau tidak salah jumlahnya 8 mobil. Tapi pengadaan mobilnya tidak datang-datang juga. Ketika mobil ditagih-tagih (oleh Kemenristek), yang dikirim Dasep adalah mobil bekas yang dibuat untuk kepentingan Konferensi APEC tadi, yang dibiayai tiga perusahaan BUMN.

Artinya, ada salah paham atau penyalahgunaan oleh Dasep?

Makanya, saya enggak ngerti, itu urusan mereka. Saya kan pengacara Pak Dahlan, bukan pengacara Dasep.

Apakah ada komunikasi antara Dahlan dan Dasep?

Enggak ada. Kan, pengadaan tiga mobil (yang sudah jadi) itu adalah kontrak tiga perusahaan BUMN dengan perusahaan Dasep. Jadi kenapa hubungannya dengan Pak Dahlan?

Lalu, kemudian kan tidak pernah ada temuan BPK mengenai mobil listrik di kantor Pak Dahlan. Tidak ada. Yang ada temuan itu di Kemenristek. Pertanyaannya, kenapa pengusutannya dari Pak Dahlan, tidak dari Kemenristek? Yang bermasalah kan bukan di tempat Pak Dahlan.
Yang bermasalah di Kemenristek. Pertanyaannya, kenapa Kejaksaan Agung mengusut Pak Dahlan, ada apa? Apa bego mereka itu? Atau apa?

Apakah Dahlan minta Agus Suherman mengumpulkan perusahaan BUMN agar ikut tender mobil listrik?

Itu kan kata jaksa. Jaksa yang bilang begitu. Agus sudah diperiksa, dia bilang enggak. “Saya (Agus Suherman) memang diminta atasan.”
Begini, supaya Anda tahu birokrasinya. Eselon III itu kalau sama menteri tidak ketemu. Itu seperti jenderal sama letnan. Tidak ketemu. Mana mungkin Dahlan memerintahkan Agus Suherman? Kalau orang mengerti birokrasi, itu kan tidak mungkin terjadi.

Jadi Agus Suherman mengumpulkan itu (perusahaan BUMN), dia sudah diperiksa, dia lalu jadi tersangka. Jaksa ngomong begitu. Tapi keterangan saksi-saksi tidak begitu. Agus Suherman sendiri saat diperiksa mengatakan, “Saya diperintah atasan saya, bukan diperintah Pak Dahlan.” Dan mengumpulkan BUMN itu sifatnya menawarkan. Dan pakai anggaran promosi, apa salah?

Apakah Dahlan pernah ke bengkel Dasep Ahmadi?

Haduh… saya tidak tahu itu.

Apakah ada penunjukan langsung dari Dahlan agar menggunakan perusahaan Dasep dalam proyek mobil listrik?

Itu yang menandatangani kontrak kan tiga perusahaan BUMN dengan Dasep.

Saya mau tanya juga sama perusahaan BUMN itu, “Anda yang bikin kontrak dengan Dasep. Siapa perusahaan di kita yang bisa buat mobil listrik.” Kan itu ada peraturan-peraturan tentang tender. Kalau ada dua perusahaan yang bisa buat mobil listrik, atau satu, kan tidak perlu ada tender. Itu urusannya perusahaan BUMN-lah.

***

Tulisan selengkapnya bisa dibaca gratis di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 187, 29 Juni 2015). Edisi ini mengupas tuntas “Habis-habisan Dahlan”. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional “Timbang-timbang Dana Aspirasi”, Internasional “Dor… Dor… di Gereja Charleston”, Ekonomi “Mengejar Singapura”, Gaya Hidup “Jangan Tidur setelah Sahur”, rubrik Seni Hiburan dan review Film “Terminator Genisys”, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi Pdf bisa di-download di www.majalah.detik.com. Gratis, selamat menikmati!!
(irw/nwk)