'Perang' Kubu Ical vs Agung Laksono Jelang Pengesahan Menkum HAM

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bakal mengesahkan salah satu kepengurusan Golkar pekan ini. Kepengurusan Aburizal Bakrie atau Agung Laksono yang bakal diterima pemerintah?

Partai Golkar kubu Aburizal menghitung paling lama Menkum HAM harus memutuskan kepengurusan yang dinyatakan sah pada Rabu 17 Desember. Sesuai Undang-undang Parpol, pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM punya waktu maksimal 7 hari setelah pendaftaran hasil Munas.

"Dengan asumsi Sabtu dan Minggu tidak dihitung besok Rabu (batasnya)," kata Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, Senin (15/12/2014).

Selain berharap Menkum HAM menerima hasil Munas Bali, Bambang juga berharap Menkum HAM menegaskan hasil munas Ancol ilegal. Munas Ancol dianggap menyalahgunakan identitas Partai Golkar.

"Sebab, apa yang disebut dengan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang menggagas forum pembangkang di Hotel Mercure itu pun ilegal, karena AD/ART Partai Golkar tidak mengatur forum dan aksi seperti itu," kata Bambang.

Pandangan Bambang menuai protes keras dari kubu Munas Ancol. Waketum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai membalas serangan Bambang Soesatyo.

Yorrys juga mengingatkan agar kubu Ical tak mempengaruhi Menkum HAM dengan banyak bicara di media. Seringnya kubu Ical menyuarakan keyakinan akan diakui sebagai kepengurusan yang sah, menurut Yorrys, hanya menunjukkan ketakutan.

"Itu malah menunjukkan ketakutan, kekhawatiran, karena mereka ilegal. Munasnya tidak demokratis, ilegal, sekarang mereka bangun kekuatan baru lagi di bawah," ujar Yorrys.

(van/nrl)