Tanpa Menteri Hukum dan HAM, DPR Gelar RDPU Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat terus berlanjut meski Menkum dan HAM absen.

Selain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi III juga mengundang Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Namun Menteri Yasonna Laoly berhalangan hadir karena mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Menteri tidak bisa hadir karena ada rapat terbatas dengan Presiden dan meminta raker dijadwalkan kembali," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin saat membacakan surat dari Menkum HAM di DPR pagi ini.

Meski Menteri Hukum dan HAM absen, namun RDPU terus dilanjutkan. "Pemilihan pimpinan KPK ini mendesak, jadi bisa kita agendakan kembali atau kita abaikan kedatangan Saudara Menteri karena sudah ada Pak Amir (mantan Menkum HAM) di sini?" tanya Aziz.

Akhirnya rapat terus dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Hukum dan HAM. Salah satu agenda rapat adalah mendengar masukan terkait pemilihan calon pimpinan KPK. Dari Pansel Pimpinan KPK yang hadir di antaranya adalah Amir Syamsuddin, Imam Prasodjo, dan Komaruddin Hidayat.

Rapat dihadiri 11 anggota DPR yang berasal dari KMP plus satu anggota dari Fraksi NasDem. Namun di data presensi, ada 16 anggota DPR yang tanda tangan.

(erd/nrl)