Utusan Khusus Presiden Usul Dibentuknya Kementerian Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta - Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K) HS Dillon menilai otonomi daerah belum berhasil. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

"Kita lihat otonomi daerah itu belum berhasil," kata Dillon di kantornya, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).

Dillon menambahkan, tujuan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pengambilan keputusan pada rakyat dengan harapan keberpihakan pemerintah ke rakyat semakin besar. Namun menurutnya, tujuan utama itu belum tercapai hingga saat ini.

"Yang kalian lebih memperhatikan selama ini, bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk saya, ini sudah hampir 3 tahun. Presiden Susilo ingin istilahnya agar penanggulangan kemiskinan diutamakan di daerah," ujar Dillon.

"‎Kita kerja 3 tahun ini pergi ke daerah-daerah, tidak ada solidarity maker yang bisa menyatukan derap langkah untuk gandeng keluarga miskin. Kalau warga miskin masih ada, kita belum berhasil cerdaskan bangsa," tambahnya.

Dillon melanjutkan, dirinya tidak setuju dengan konsep bantuan langsung tunai pada warga miskin. Tapi sebagai penasihat presiden, ia lebih mengutamakan program-program berkelanjutan untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Nggak perlu kita kasih uang, tapi kita bantu. Untuk mengambil keputusan atau membentuk modal. Kalau tidak, penurunan kemiskinan melambat tapi‎ kesenjangan meningkat. Kalau kesenjangan sudah meningkat, itu berarti paradigma sudah keliru," papar pria keturunan India ini.

‎Dalam perspektif Dillon, yang dikerjakan pemerintah selama ini dalam menanggulangi kemiskinan terlalu terfragmentasi. Seperti kesempatan kerja dan niat berusaha tidak tercipta seperti yang sejatinya dikehendaki pemerintah.

"Malaysia menyiapkan orangnya sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan usaha yang sesuai dengan kemampuan rakyat yang dia persiapkan. Maka kita sarankan di sini maunya disatukanlah upaya penanggulangan kemiskinan," ujar Dillon.

"Mungkin saya sarankan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diganti namanya jadi Kementerian Penanggulangan Kemiskinan. (Kementerian tersebut) Dengan pendanaan sekarang yang ada di 18 pos kementerian yang mengurusi kemiskinan‎," tambahnya.

Hal ini karena, menurut Dillon, ketika dimintai pertanggungjawaban, beberapa kementerian yang ada sekarang terkadang menghindar. Sehingga perlu satu institusi atau kementerian yang khusus menangani penanggulangan kemiskinan.

"Karena setiap saya datangi, mereka bilang bukan kita. Hanya sebagian. Nggak ada yang bisa dituntut padahal dana yang kita keluarkan begini banyak, kok hasil yang dicapai hanya segini," tutup Dillon

(vid/ndr)