Tim Transisi Beri Opsi Ada Menko Kebudayaan dan SDM ke Jokowi-JK

Jakarta - Pasangan Jokowi-JK sudah menetapkan 3 menteri koordinator akan tetap ada di pemerintahannya. Meski jumlahnya tak berbeda dengan pemerintahan SBY, tetapi ada kemungkinan komposisi bidang yang diemban berubah.

"‎Tim Transisi memberi 2 opsi, yang pertama opsi tetap seperti sekarang. Ada Menko Polhukam, Menko Kesra, dan Menko Perekonomian. Yang kedua, tetap ada Menteri Polhukam, ada Menko Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, kedua Kebudayaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Kantor Tim Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014).

Di pemerintahan SBY saat ini, jabatan Menteri Koordinator terdiri dari Menteri Polhukam, Menteri Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Menko Perekonomian.

Dalam salah satu opsi yang diserahkan Tim Transisi, Menteri Kesejahteraan dan Perekonomian akan digabung dengan tambahan Sumber Daya Alam. 1 Menteri Koordinator yang baru yakni tentang kebudayaan dan pembanguan sumber daya manusia. Jika opsi 2 ini yang dipilih Jokowi, maka 3 Menko Jokowi-JK berubah dari yang sekarang.

Menteri Koordinator bidang kebudayaan itu akan membawahi Kementerian Pendidikan, Pemuda, yang berkaitan dengan pariwasata dan industri kreatif.

"Ini juga bagian dari komitmen revolusi mental juga," ujarnya.

Andi menyatakan kedua opsi itu sudah diberikan Tim Transisi ke Jokowi-JK. Mereka juga sudah memilih yang mana di antara opsi itu yang akan diterapkan nanti.

"Sudah dipilih tapi nanti akan diumumkan," ujarnya.

Keputusan untuk memasukkan profesional dan orang partai di posisi itu dikatakan Andi menjadi hak prerogatif Jokowi-JK. Tim Transisi hanya diminta membuat kajiannya.

"Kami memang membatasi diri hanya beri kajian, substansi teknis, tapi kalau sudah masuk ruang politik kami berhenti karena mutlak otoritas mereka‎," ujarnya.

Jokowi menyebut di antara 3 Menko itu diisi oleh profesional dan partai. Namun, ia tak merinci apakah 3 orang yang menduduki posisi itu sudah pernah menjabat sebagai menteri di pemerintahan sebelumnya.

(bil/fjp)