"Kami dari Kantor Transisi minta maaf ke pemerintah jika ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi, menggunakan nama Pak Jokowi-JK untuk berinteraksi dengan mereka," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.
Pernyataan itu disampaikan Andi kepada sejumlah awak media di Kantor Transisi, Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di luar itu, maka permintaannya di luar tanggung jawab Kantor Transisi," tegas Andi.
Andi menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa terganjal dengan surat edaran yang dikeluarkan Seskab Dipo Alam. Ia berharap ada kerjasama antara Tim Transisi dan pemerintah untuk mencegah oknum yang mengaku-ngaku anggota Tim Transisi.
"Itu tugas sama-sama antara kantor transisi dengan pihak pemerintah, bekerjasama, berinteraksi supaya jelas bahwa tidak ada yang mengatasnamakan Kantor Transisi untuk berinteraksi dengan menteri-menteri," imbuh Andi.
"Yang jelas Kantor Transisi permintaan untuk ke kementerian, saat ini belum dilakukan karena masih menunggu pertemuan antar Menko dengan Kantor Transisi. Yang pasti dengan Menko Perekonomian sudah dijadwalkan. Dengan Menkopolhukam Senin atau Selasa minggu depan. Setelah itu dengan Pak Sudi Silallahi sesuai arahan Pak SBY," tutup Andi.
(bar/gah)