Prabowo: Rakyat Mau Muntah Melihat Koruptor

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan komitmen partainya terhadap pemberantasan korupsi. Capres Gerindra ini mengaku sudah keliling Indonesia dan sampai pada satu kesimpulan, rakyat sudah muak dengan perilaku pejabat korupsi.

"Indonesia sudah muak, sudah jera, sudah enek, sudah mau muntah melihat korupsi, sepertinya sudah bagian dari kehidupan sehari-hari," kata Prabowo menjawab pertanyaan detikcom melalui email, Selasa (25/3/2014).

Sebenarnya pertanyaan tersebut disampaikan detikcom ke sejumlah Ketua Umum Parpol. Namun Prabowo yang juga pemimpin tertinggi di Partai Gerindra itu langsung menjawab soal komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Bagi mereka, kader Partai Gerindra yang tersangkut korupsi tentu akan langsung saya pecat," tegas Prabowo.

Berikut wawancara lengkap detikcom dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bagian kedua:

1. Apa komitmen parpol anda terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana saat ada kader partai yang tersangkut korupsi? Apakah langsung dipecat?

Seperti saudara ketahui, korupsi, dekadensi moral, hilangnya integritas dan kejujuran telah tersebar dan merasuk di mana-mana. Ibarat suatu penyakit yang sudah sampai ke stadium lanjut.

Dalam berbagai tulisan saya, dan pengarahan saya di mana-mana, saya mengungkap bahwa korupsi dan sistem pemerintahan yang tidak efisien adalah tantangan yang bisa menghambat kebangkitan bangsa Indonesia. Saya merasakan dari perjalanan saya ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, bahwa rakyat kita sudah tidak bisa lagi menerima tingkat korupsi yang seperti sekarang ini.

Rakyat Indonesia sudah muak, sudah jera, sudah enek, sudah mau muntah melihat korupsi sepertinya sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Istilah mark-up (penggelembungan nilai) sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan rakyat kita. Orang-orang di desa saja sudah tahu istilah mark up.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi adalah salah satu upaya utama di 6 Program Aksi Partai Gerindra. Bagaimana caranya? Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel.

Bagi mereka, kader Partai Gerindra yang tersangkut korupsi tentu akan langsung saya pecat.

2. Bagaimana parpol anda memandang Revisi RUU KUHAP yang dinilai para aktivis antikorupsi sebagai upaya pelemahan KPK? Perlu kah wewenang-wewenang yang melekat di KPK saat ini dipreteli?

Beberapa saat yang lalu, secara terbuka saya mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)-KUHP yang tengah dibahas oleh DPR RI.

Menurut saya, KPK tidak boleh dilemahkan. Kita harus dukung dan perkuat. Korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, KPK jangan dilemahkan. Saat ini kita melihat, kinerja KPK semakin membaik. Dengan kondisi saat ini, KPK justru harus terus diperkuat. KPK sudah terbukti berhasil meringkus para koruptor yang melecehkan lembaga peradilan di Indonesia. Bila rakyat memberikan saya mandat untuk memimpin sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2014, saya akan mendukung penuh KPK dalam menjalankan tugasnya. Dukungan itu berupa peningkatan anggaran operasional hingga peningkatan kapasitas SDM di KPK.

3. Apa konsep dan komitmen yang parpol anda tawarkan untuk penegakkan hukum di Indonesia?

Saya merasakan, rakyat Indonesia ingin negaranya menjadi negara yang modern, negara yang benar-benar demokratis, di mana semua warga negara hidup di bawah lindungan hukum, di mana hukum tidak bisa di perjualbelikan, di mana aparat penegak hukum benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat banyak dan bukan hanya mereka yang punya uang. Ini adalah kehendak rakyat Indonesia. Ini juga adalah kehendak Partai Gerindra.

Untuk itu, kita membutuhkan suatu birokrasi yang bersih. Inilah kuncinya.

Dengan kebocoran-kebocoran yang bisa kita tutup, kita bisa punya dana tunai untuk memperbaiki kualitas hidup birokrat kita sehingga mereka tidak perlu korupsi untuk dapat hidup layak. Kita banyak melihat contoh negara lain seperti Singapura yang memperbaiki serta menjamin kualitas hidup birokrat mereka, sehingga pemimpin tertinggi bisa menuntut kinerja birokrasi yang terbaik, dan hanya yang terbaik.

Tentunya kita juga harus memperketat sanksi-sanksi.

Kita harus merumuskan dan menjalankan hukuman terberat bagi pelaku korupsi. Tetapi yang pertama dan utama, kita tingkatkan dulu kualitas hidup dari mereka-mereka yang memiliki kuasa anggaran dan keadilan di negara kita ini. Kita siapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Rumah sakit dan sekolah-sekolah yang bagus. Saya percaya dengan strategi ini, korupsi, termasuk korupsi di peradilan, bisa kita hapuskan.

4. Mohon beri penjelasan ke masyarakat Indonesia mengenai sumber keuangan parpol, caleg dan capres (kalau ada) Anda?

Sistem demokrasi yang kita anut saat ini, sistem demokrasi multi partai memang heboh, sulit, dan mahal. Namun alternatifnya tidak demokratis. Untuk menjalankan fungsi kepartaian dan berkampanye, sumber keuangan Partai Gerindra didapatkan dari: APBN (jumlahnya sekitar Rp. 500 juta per tahun), kader partai dan sumbangan umum.

Semua uang masuk dan keluar kita catat dan publikasikan dengan rinci di website Partai Gerindra. Karena ini, Partai Gerindra pernah mendapatkan penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.



Ayo memilih di Pemilu 2014! Sudah tahu lokasi TPS dan caleg peserta Pemilu 2014? Cek di detikPemilu. Anda juga bisa bertanya langsung ke KPU soal Pemilu 2014 langsung ke komisioner KPU hanya di detikPemilu.


(van/trq)