Tarik Pungli di Layanan Gratis Sertifikat Tanah, Wawan Dihukum 4 Tahun

Jakarta - Pungli di sektor layanan publik bukan isapan jempol. Seperti terlihat di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Jawa Barat, warga ditarik pungli Rp 500 ribu untuk program sertifikasi tanah gratis (Proyek Operasi Nasional Agraria/Prona). Atas hal itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Wawan Darmawan, dihukum 4 tahun.

Kasus bermula saat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat menetapkan lokasi kegiatan Prona di Kota Cimahi meliputi Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara dengan target 200 bidang tanah pada Februari 2010.

Dalam sebuah pertemuan, Wawan mengumpulkan bawahannya dan menyampaikan per bidang tanah akan dimintai uang terimakasih Rp 300 ribu. Sampai tingkat kelurahan, uang terimakasih itu membengkak menjadi Rp 500 ribu. Adapun di tingkat pelaksanaan, pungli membengkak menjadi Rp 1 juta dengan rincian Rp 500 ribu buat petugas kelurahan dan sebagian lagi untuk kantor pertanahan.

Setelah dikumpulkan, di Kelurahan Cibabat terkumpul dana Rp 68 juta dan kelurahan Cibeureum Rp 115 juta. Padahal, program tersebut digratiskan pemerintah bagi warga miskin dan ditanggung APBN.

Pada 13 November 2013 Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Vonis ini lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

"Menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Jika tidak membayar denda diganti kurungan 2 bulan," putus majelis banding seperti dilansir website Mahkamah Agung, Kamis (20/2/2014).

Duduk sebagai majelis yaitu Wiilem Saija, Effendi Gajo dan Hening Tyastanto dan diketok pada 23 Januari lalu.

(asp/nrl)