Jakarta Disebut Bebas Banjir Kalau Jokowi Jadi Presiden

Jakarta - Sebagai solusi besar mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta, Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan terowongan raksasa atau multi purpose deep tunnel (MPDT).

Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI, Firdaus Ali, mengungkapkan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung proyek deep tunnel pada pertengahan tahun lalu sudah diminta membuat tim adhoc untuk uji kelayakan finansial agar tender bisa dimulai.

Namun hingga sekarang tim tersebut belum terbentuk. Sementara langkah dari pemerintah pusat juga dinilai Firdaus masih lamban dan terkesan menghambat.

Firdaus mengaku rekan-rekan di Kementerian Pekerjaan Umum pada dasarnya kaget. Sebab ide pembangunan proyek terowongan raksasa itu datang dari luar mereka, yang seharusnya tugas Kementerian PU.



"Dibilang proyek ini mahal, tapi sebenarnya gengsi saja, karena saya sudah bilang MPDT dibangun tanpa APBN dan APBD. Saya sudah jamin itu, dan saya enggak minta uang sama pemerintah pusat,” kata Firdaus kepada detikcom, Rabu (15/01/2014).

Proyek MPDT diklaim Firdaus Ali sudah mendapat banyak calon investor. “Kalau saya boleh jujur ke Anda, bukan banyak lagi tapi antre,” ujar Firdaus. Karena itu dia percaya diri pembangunan terowongan raksasa bisa terealisasi tanpa harus membebani APBN maupun APBD.

Jokowi juga sempat memberi lampu hijau dan sudah mengeluarkan payung hukum. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan akan bisa dimulai. Padahal, menurut Firdaus, solusi tersebut adalah yang paling ideal untuk mengatasi banjir.

Sebab, dia meneruskan, pembangunan struktural berupa waduk, bendungan, dan normalisasi sulit dilakukan dan menelan biaya besar untuk pembebasan lahan.

Jadi kapan ide untuk tersebut bisa diwujudkan dan Jakarta bisa bebas banjir? “Ya tunggu Jokowi jadi presiden, karena Pak SBY enggak mau kok,” kata Firdaus.

Dalam pembangunan tersebut campur tangan pemerintah pusat memang dominan meski Firdaus menegaskan tidak perlu membebani anggaran negara. “Karena ini kan ibu kota, otomatis menyangkut Kementerian dan macam-macam,” jelas dia.

Firdaus optimistis naiknya Jokowi ke level pemimpin negara akan bisa menyelesaikan persoalan banjir Jakarta yang sudah menahun.

“Saya kasih jawaban filosofis. Jika seorang presiden adalah bekas wali kota, atau lurah, camat, gubernur dan dia tahu persoalan di bawah, dia tidak akan menutup mata, akan malu besar dia kalau tidak melakukan sesuatu," Firdaus menguraikan.

"Saya optimisitis karena sudah ada buktinya di luar negeri seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Sayangnya Presiden kita tidak pernah yang berasal dari bawah,” lanjut Firdaus.

(brn/brn)