"Mobil murah itu nggak benar! Yang benar itu transportasi yang murah," tegas Jokowi usai bertemu dengan para kepala daerah ibukota negara ASEAN di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).
Jokowi yakin, dengan adanya mobil murah malah memperparah kemacetan di Jakarta. Meskipun ini adalah program pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita itu lihat lapanganlah, lihat lapangan," tambahnya.
Jokowi menegaskan, sebaiknya pemerintah pusat lebih menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan transportasi murah bagi maysrakat ketimbang mobil murah. Itu yang dibutuhkan saat ini.
"Pemerintah itu harusnya menyiapkan tranportasi murah, tranportasi massal yang murah buat rakyat," jelasnya.
"Sekali lagi, mobil murah itu nggak benar, yang benar itu tranportasi yang murah," tambah Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan sudah mempersiapkan sejumlah peraturan daerah untuk membatasi 'banjir mobil murah'. Selain menyurati Wapres, Jokowi juga akan menerapkan perda yang mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap hingga Electronic Road Pricing (ERP).
Namun masalahnya, ERP dan nomor polisi ganjil-genap itu tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Semua kebijakan tersebut baru bisa berjalan jika transportasi massal untuk DKI Jakarta telah siap.
(jor/rmd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini