Survei LSN: Publik Belum Puas pada Kinerja Menteri SBY

Jakarta - Publik belum puas atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dari sekian banyak kementerian hanya ada 3 menteri atau kementerian yang kinerjanya termasuk moncer.

"Menteri dengan kinerja baik Menteri BUMN Dahlan Iskan, dengan alasan sering blusukan, juga untuk merevitalisasi aset yang menjelang bangkrut. Juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan membaur dengan masyarakat," ujar peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta.

Hal itu disampaikan Dipa dalam jumpa pers hasil survei LSN tentang kinerja pemerintah menjelang pemilu di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Minggu (2/6/2013).

Kementerian yang lain yang kerjanya cukup moncer adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena ada program Jamkesmas sehingga masyarakat bisa berobat gratis di seluruh Indonesia.

"Masyarakat mengapresiasi Kemenkes," imbuhnya.

Sedangkan kementerian terakhir yang dinilai moncer adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selalu sidak ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga.

"Sidak yang diliput begitu masif, dikenal pemimpin yang tidak hanya menunggu laporan dari bawahannya," tutur Dipta.

Selebihnya, publik tidak puas atas kinerja KIB II karena para menteri yang berasal dari partai politik dinilai lebih mementingkan partai daripada bekerja. Tercermin dari survei yang dilakukan LSN pada 1-10 Mei pada 1.230 responden hasil pencuplikan berjenjang dari 33 provinsi dengan metode kuesioner. Margin of error dari penelitian ini 2,8%.

Berikut hasilnya seperti dipaparkan peneliti LSN Gema Nusantara dan Dipa Pradipta:

77,7% responden menyesalkan keputusan Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

71,3% responden meminta seluruh menteri yang maju sebagai caleg untuk Pemilu 2014 segera mengundurkan dari kabinet dengan alasan agar tidak terjadi conflict of interest.

49,2% responden menilai kondisi negara Indonesia selama periode kedua pemerintahan SBY 'sama saja' dibanding 5 tahun sebelumnya. Bahkan 30,2% menilai semakin buruk. Sebanyak 18,5 menilai 'semakin membaik'.

Rata-rata tingkat kepuasan publik berada di bawah 45%. Di bidang politik, kepuasan publik sangat rendah mencapai 27,1%. Kinerja Presiden SBY terburuk di bidang ekonomi dan hukum masing-masing tingkat ketidakpuasannya adalah 65,6% untuk bidang hukum dan 64,1% untuk bidang ekonomi.

86,1% tak setuju kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM.

(nwk/nrl)