Ajak BPOM, Jokowi akan Standarkan Mutu Jamu dan Tahu

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat gebrakan baru. Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Pemprov DKI Jakarta merancang program semacam sertifikasi bagi pedagang bahan pangan dan jamu yang dijual di pasar-pasar tradisional hingga lapak kaki lima.

"Kita mau buat label. Di tokonya ditempel stiker yang menandakan sudah dicek oleh BPOM dan pemda," kata Jokowi di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2013).

"Di toko jamu, di penjual ikan, tahu dan lainnya. Kita ingin memulai semua yang dijual di pasar itu aman dari bahan-bahan berbahaya. Jadi nanti yang belanja itu benar-benar aman," jelasnya.

Ada lima pasar milik Pemprov DKI Jakarta yang akan dijadikan proyek percontohan dengan sasaran pertama adalah toko dan kios jamu tradisional. Tugas dari BPOM adalah memeriksa bahwa jamu-jamu yang dijajakan di tempat tersebut bebas dari bahan pengawet dan kimia berbahaya.

"Itu lima pasar di lima wilayah, kalau berhasil kita perbesar lagi cakupannya," sambung mantan Walikota Surakarta ini.

Di dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Dra Lucky Oemar Said menambahkan selama ini jajarannya rutin melakukan uji acak terhadap mutu kesehatan bahan pangan. Khusus untuk jamu tradisional, bahkan prosedur pengawasannya sangat ketat dan hasil temuan selalu diumumkan melalui media massa.

"Ada 448 item jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tadi kami sekaligus lihat apakah masih ada yang dijual, ternyata sudah tidak ada. Alhamdulillah, ini kemajuan," ujarnya.

"Tetapi pengetahuan penjual harus ditingkatkan dan konsumen harus menolak produk yang berbahaya. Kami berterimakasih sebab Pak Jokowi mendukung," sambungnya.


(sip/lh)