KY Berharap Dana Kejuaraan Tenis Antar Hakim se-Indonesia Bersih

Jakarta - Seorang Ketua Pengadilan Negeri (KPN) terancam dipecat karena meminta uang kepada advokat untuk membiayai peresmian gedung Pengadilan Tipikor. Belajar dari kasus ini, Komisi Yudisial (KY) berharap kejuaraan tenis lapangan antar hakim se-Indonesia bersih dari uang 'siluman'.

Kejuaraan tenis tersebut tengah berlangsung di Surabaya dan dibuka dengan meriah oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, Jumat (14/12) kemarin.

"Mudah-mudahan biaya kejuaraan tenis hakim itu tidak dari pungutan-pungutan wajib ke PN yang membebani KPN se-Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/12/2012).

Permintaan pungutan secara tersirat dari pimpinan ke bawahan di lembaga peradilan seakan menjadi tradisi buruk. KY berharap hal tersebut tidak berlanjut.

"Kabarnya model-model pungutan ke KPN itu biasa dilakukan di daerah-daerah. Apakah tradisi pungutan semacam ini diketahui pimpinan MA atau mereka pura-pura tidak tahu?" ujar mantan anggota DPR ini.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) saat ini tengah menyelenggaakan pertandingan tenis antar warga pengadilan (PTWP) se-Indonesia. Acara lomba tenis lapangan ini diikuti oleh hakim, panitera dan karyawan pengadilan.

Pembukaan ini digelar di lapangan MAKODAM V Brawijaya Surabaya, dengan sangat meriah. Acara pembukaan diisi dengan marching band dan dilanjutkan dengan defile peserta lomba dari 33 provinsi. Hatta Ali membuka acara dan dilanjutkan mengikuti prosesi upacara pembukaan lainnya seperti menaiki reog.

"Pengadilan kan tidak punya uang operasional seperti itu. Lalu dari mana bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu? Dananya dari mana?" beber anggota KY lainnya, Suparman Marzuki beberapa waktu lalu.

(asp/gah)