Jangan Sampai Penolakan Kenaikan BBM Sekadar Pencitraan

Jakarta - Pada 1 April mendatang rencananya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pro dan kontra menyertai rencana ini. Bagi parpol yang menolak kenaikan BBM diharapkan mengambil sikap bukan karena pencitraan.

"Yang masih bersikap abu-abu atau ragu-ragu dan bahkan menentang itu saya melihatnya ada politik pencitraan. Harapannya ya bukan pencitraan," ujar peneliti politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (26/3/2012).

Penolakan BBM tidak hanya dilakukan kalangan oposisi tapi juga dilakukan PKS yang duduk di dalam Setgab Koalisi. Mengingat kebijakan menaikkan harga barang, termasuk BBM, adalah kebijakan yang tidak populer maka bisa dimanfaatkan kalangan tertentu. Melawan kebijakan yang tidak populer diyakini bisa mendongkrak popularitas parpol sehingga diharapkan mampu memberi insentif elektoral.

"Kalau kita lihat file pernyataan Megawati di awal tahun ini, Mega pernah suatu kali mendorong dalam pidatonya menyarankan pemerintah menaikkan BBM ketika ketegangan di Selat Hormuz meningkat. Saat itu harga minyak belum capai US$ 120 per barel. Anehnya ketika harga minyak US$ 120, PDIP justru resisten dengan kenaikan BBM," papar Bawono.

Kebijakan penaikan harga BBM sepanjang masa pemerintahan siapa pun tidak pernah populer secara politik. Namun kebijakan ini bermanfaat secara ekonomi. Karena itu tugas pemerintahlah untuk menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa kenaikan ini ditujukan untuk kepentingan lebih luas. Selain itu harus dijelaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga kesimbangan APBN dan bukan karena alasan politik lain.

"Saya yakin parpol yang masih abu-abu soal dukungan kenaikan harga BBM ini nantinya akan mendukung. Mereka tidak buru-buru mendukung karena mau jual mahal dulu sepertinya," tutur Bawono.

Bawono memetakan dari 6 partai di Setgab Partai Koalisi yang jelas mendukung kenaikan BBM adalah Demokrat, PAN dan PKB. Golkar dan PPP dinilai masih abu-abu karena belum satu suara solid. Sedangkan PKS resisten terbukti dengan mengirimkan surat ke Presiden SBY. Kalangan oposisi seperti PDIP, Gerindra dan Hanura menolak.

(vit/nrl)