"Kami menghimbau pada aparat pemerintah untuk bekerja bersama-sama, saling dukung, sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan aset negara. Sehingga dalam jangka waktu enam bulan ke depan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan," jelas Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Haryono Umar, di KPK Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2008).
Sementara Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto, mengatakan, pihaknya telah dan sedang mengupayakan penertiban aset. Dari 77 kementrian yang asetnya telah ditertibkan oleh Depkeu, saat ini sudah ada 29 lembaga yang selesai ditertibkan 100 persen, 18 lembaga sampai tahap di atas 50 persen, dan 30 lembaga yang penertibannya di bawah 50 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan sangat mengapresiasi langkah KPK. Menurutnya, BUMN akan membantu KPK dengan memprioritaskan beberapa hal yang harus diselesaikan. Yaitu melakukan pengawasan fisik rumah dinas dan proses perizinan, penerbitan, hingga penggantian surat rumah dinas.
"Ada beberapa modus yang dilakukan, misalnya rumah tersebut diambil pensiunan, surat dipegang pihak yang tidak berhak, itu diprioritaskan. Jangan sampai hak negara terhadap aset itu hilang," jelasnya. (irw/irw)