detikNews
Kamis 28 November 2019, 16:43 WIB

Pro-Kontra

Ketum PBNU Wacanakan Presiden Dipilih MPR, Pro atau Kontra?

Tim detikcom - detikNews
Ketum PBNU Wacanakan Presiden Dipilih MPR, Pro atau Kontra? Foto ilustrasi: Ketum PBNU Said Aqil Siroj (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengemukakan wacana pemilihan presiden (pilpres) kembali dilakukan lewat MPR, bukan lagi lewat pemilihan langsung oleh rakyat seperti sekarang. Wacana ini kontroversial. Setujukah Anda bila pilpres dilakukan via MPR?

Pro-kontra itu diawali oleh penjelasan Said Aqil, bahwa Pilpres via MPR adalah hasil keputusan Musyawarah Nasional NU tujuh tahun silam. Latar belakangnya, pilpres langsung lebih banyak keburukannya ketimbang manfaatnya.

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) kemarin.



Demokrasi dipandangnya sebagai alat, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka bila pilpres langsung lebih banyak mudaratnya, pilpres perlu dikembalikan via MPR saja.

Pemerhati pemilu menilai pilpres via MPR adalah langkah mundur demokrasi Indonesia bila itu terwujud. Itu sama saja kembali ke era gelap Orde Baru, era yang diliputi oligarki sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era orde baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini. Pasti akan ada lanjutan yang menjadi pembenaran karena pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan kebutuhan pada figur yang baik," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).



Partai Demokrat, partai yang dipimpin Presiden RI pertama yang dipilih langsung yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tegas menolak. Soalnya, jika pemilihan dilakukan oleh MPR, yang menentukan hanya para ketua umum partai di parlemen. Itu sama saja mundur ke Orde Baru.

Ada pula politikus yang secara lugas memberikan dukungan untuk wacana pilpres via MPR. Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago setuju dengan PBNU bahwa pemilihan presiden langsung membawa banyak mudarat ketimbang manfaat, misalnya konflik horizontal, politik dinasti, hingga politik uang.

Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pro presiden kembali dipilih MPR atau kontra dan tetap ingin presiden dipilih rakyat?

Simak Video "Wacana Hidupkan GBHN, Gerindra: Jangan Jadi Pintu Presiden Dipilih "MPR

[Gambas:Video 20detik]


(dnu/imk)



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed