Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?

Aksi massa terus berlangsung maraton di hari-hari setelahnya. Mahasiswa tidak terima KPK dilemahkan lewat UU yang disahkan DPR pada 17 September itu. Di berbagai daerah termasuk Ibu Kota, unjuk rasa berujung rusuh. Bahkan di Kendari Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa demonstran tewas kena terjang peluru.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Elang, menjelaskan keadaan Indonesia sudah darurat korupsi, maka Jokowi perlu menerbitkan Perpppu itu.

Baca juga: Jokowi Tak Perlu Takut dengan Ancaman Parpol soal Perppu KPK

Harapan muncul. Pada 26 September, Jokowi menggelar pertemuan dengan para tokoh nasional seperti Romo Franz Magnis-Suseno, Mahfud Md, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid, dan Christine Hakim. Usai pertemuan, Jokowi menjelaskan bahwa dia kini memikirkan perihal penerbitan Perppu UU KPK.

"Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Baca juga: Syarat Dinilai Terpenuhi, Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Tanggal 27 September, Jokowi menemui 22 relawan pendukungnya. Sekretaris Seknas Jokowi Dedy Mawardi mengatakan Jokowi akan segera meneken UU KPK. Barulah setelah itu, Jokowi memutuskan apakah akan menerbitkan Perppu atau mengambil langkah lain.

"Oh ini sebentar lagi akan diteken, UU-nya sudah sampai setelah diteken baru Perppu keluar. Begitu mungkin ya, apakah Perppu apakah legislatif (legislative review)," kata Dedy setelah bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9).