2019/10/02 12:37:46 WIB
Pro-Kontra
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?
Halaman 1 dari 3
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (BPMI Setpres/Kris)
Jakarta -
Rentetan demonstrasi mahasiswa telah digelar, salah satu tuntutan mereka adalah menolak Undang-Undang KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Setujukah kamu bila Jokowi menerbitkan Perppu itu?
Demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK serta RUU lainnya telah berlangsung sejak 23 September lalu. Tagar-tagar terkait demonstrasi naik di Twitter. Namun saat itu, Jokowi menolak usulan menerbitkan Perppu.
"Nggak ada," kata Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK. Wawancara dengan Jokowi dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Jokowi memandang UU KPK berasal dari inisiatif DPR, maka Jokowi tak meminta pengesahannya ditunda sebagaimana yang dia lakukan terhadap RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, dan RUU Pertanahan.
Ternyata harapan agar Jokowi menerbitkan Perppu masih menyala. Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bivitri Susanti menilai kondisi sudah tidak biasa, sehingga Jokowi perlu menerbitkan Perppu itu. Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar tak ada yang memaksa Jokowi untuk menerbitkan Perppu itu.
Demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK serta RUU lainnya telah berlangsung sejak 23 September lalu. Tagar-tagar terkait demonstrasi naik di Twitter. Namun saat itu, Jokowi menolak usulan menerbitkan Perppu.
"Nggak ada," kata Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK. Wawancara dengan Jokowi dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Baca juga: Seskab soal Perppu KPK: Presiden yang Tahu |
Jokowi memandang UU KPK berasal dari inisiatif DPR, maka Jokowi tak meminta pengesahannya ditunda sebagaimana yang dia lakukan terhadap RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, dan RUU Pertanahan.
Ternyata harapan agar Jokowi menerbitkan Perppu masih menyala. Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bivitri Susanti menilai kondisi sudah tidak biasa, sehingga Jokowi perlu menerbitkan Perppu itu. Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta agar tak ada yang memaksa Jokowi untuk menerbitkan Perppu itu.
