Kontroversi RUU P-KS, Anda Mendukung Atau Menolak? - Halaman 3

Pro-kontra

Kontroversi RUU P-KS, Anda Mendukung Atau Menolak?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 01 Okt 2019 06:01 WIB
Foto ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)
Foto ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)

"Stlh mencermati isi RUU P-KS sy tdk menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh Pemerintah utk pasangan Remaja dan Pemuda yg ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf krn mendapat masukan yg salah," cuit Ustaz Tengku.

Muncul pula petisi bikinan Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu (27/1). Komnas Perempuan salah satu pihak yang dituju petisi berjudul 'TOLAK RUU Pro Zina'. Dalam petisi tersebut, Maimon menjelaskan alasan menolak RUU P-KS. Poin yang disorotnya di antaranya soal pemaksaan hubungan seksual yang bisa dijerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan diperbolehkan. Begitu soal aborsi yang bisa dijerat hukum hanya yang bersifat pemaksaan. Sementara jika sukarela diperbolehkan.

3. Isu Legalkan Aborsi

Melalui interpretasinya, Euis Sunarti menyatakan pasal dalam RUU PKS mengandung pelegalan aborsi. Pengguguran kandungan bisa digolongkan legal bila dilakukan tanpa paksaan, sama seperti hubungan seksual tanpa paksaan juga bakal tak digolongkan sebagai kekerasan atau zina.

"Yang dipersoalkan dalam RUU ini adalah pemaksaannya atau ketiadaan persetujuannya itu. Ketiadaan persetujuan untuk aborsi, itu dikatakan kekerasan, dikatakan pemaksaan. Tetapi aborsinya, pelacurannya tidak dianggap sebagai sesuatu bermasalah sehingga kalau itu dilakukan karena suka atau karena setuju itu nggak bermasalah dalam RUU ini," kata Euis saat berbincang, Kamis (14/2/2019).

Muncul pula petisi bikinan Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu (27/1). Komnas Perempuan salah satu pihak yang dituju petisi berjudul 'TOLAK RUU Pro Zina'. Dalam petisi tersebut, Maimon menjelaskan alasan menolak RUU P-KS. Poin yang disorotnya di antaranya soal pemaksaan hubungan seksual yang bisa dijerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan diperbolehkan. Begitu soal aborsi yang bisa dijerat hukum hanya yang bersifat pemaksaan. Sementara jika sukarela diperbolehkan.

Dalam petisinya di change.org berjudul 'TOLAK RUU Pro Zina', Maimon Herawati juga beranggapan RUU P-KS berpotensi memperbolehkan aborsi bila dilakukan sukarela.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5 6 7